JAKARTA, kabarbisnis.com: Ambisi pemerintah mengubah batu bara menjadi bensin kini memasuki persoalan yang lebih besar dari sekadar kesiapan teknologi: siapa yang sanggup membiayai proyeknya? Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dapat menjadi salah satu motor pembiayaan proyek tersebut, dengan menggandeng BUMN seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan teknologi untuk mengolah batu bara menjadi bahan bakar cair atau coal-to-liquid (CTL) pada dasarnya bukan lagi sesuatu yang baru. Persoalan yang lebih krusial justru berada pada aspek keekonomian, mengingat proyek tersebut membutuhkan investasi awal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional yang besar.
“Jika memang pemerintah serius ingin memulai rencana proses mengubah batubara menjadi bensin, saat ini mungkin yang dapat diandalkan untuk membiayai investasinya adalah Danantara,” ujar Widhy, dikutip Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, Danantara dapat mengambil peran dengan membangun kolaborasi bersama BUMN yang memiliki kompetensi dan aset di sektor energi. PTBA dapat berperan sebagai pemasok batu bara, sementara Pertamina memiliki pengalaman dalam pengolahan dan bisnis bahan bakar minyak.
“Danantara dapat bekerja sama dengan BUMN Produsen Batubara seperti PTBA maupun BUMN pengelola usaha perminyakan (Pertamina) untuk mulai menggarap proyek pengubahan batu bara ini menjadi bensin,” katanya.
Sudirman menjelaskan, pengembangan bensin dari batu bara secara teknologi telah dimungkinkan. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah Afrika Selatan melalui Sasol, perusahaan yang mengembangkan fasilitas Coal to Liquid (CTL).
Karena itu, menurut dia, tantangan Indonesia bukan semata-mata menemukan teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bensin. Titik krusialnya adalah memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi dan mampu menghasilkan pengembalian investasi yang menarik.
Proyek CTL membutuhkan modal yang tidak kecil, baik untuk pembangunan fasilitas maupun biaya operasional setelah fasilitas tersebut berproduksi.
“Proses ini akan memerlukan biaya modal (capital expenditure) maupun biaya operasional yang cukup besar yang mungkin saat ini tidak akan banyak pihak swasta yang berani untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya untuk proses pembuatan bensin dari batubara ini,” ujar Sudirman.
Kondisi tersebut membuat keterlibatan pemerintah melalui entitas investasi negara menjadi salah satu opsi yang dinilai dapat membuka jalan bagi proyek tersebut. Danantara, dalam skema tersebut, dapat berperan sebagai katalis investasi dengan menggandeng BUMN yang memiliki rantai bisnis dari hulu hingga hilir energi.
Rencana pengembangan bensin berbahan baku batu bara sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kapasitas riset dan inovasi untuk mengembangkan bahan bakar dari sumber daya alam domestik.
“Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara,” kata Prabowo, dikutip Minggu (20/9/2026).
Prabowo juga menyinggung program B50 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik untuk kebutuhan energi nasional. Menurut dia, Indonesia telah memasuki fase kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan solar setelah pemerintah menghentikan impor solar mulai 1 Juli.
“Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” ujarnya.
Menurut Prabowo, penguatan sumber energi domestik menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik geopolitik dan potensi gangguan terhadap rantai pasok energi.
