Sektor pertambangan Indonesia saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan. Di tengah kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, praktik pertambangan ilegal yang masif masih menjadi ancaman serius bagi negara, lingkungan, dan stabilitas industri. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai skala yang fantastis, sementara dampak lanjutan seperti penurunan harga komoditas dan tergerusnya pendapatan negara dari pajak serta royalti semakin memperburuk kondisi. Di sisi lain, tekanan terhadap kebijakan legalisasi tambang ilegal tanpa kajian yang matang juga berpotensi menciptakan masalah baru dalam ekosistem pertambangan nasional.
Melihat besarnya tantangan tersebut, upaya penegakan hukum yang lebih terukur, transparan, dan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tsb diatas, Media Bisnis Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bisnis Indonesia Forum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 bertempat di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat. Forum diskusi ini hadir sebagai ruang diskusi strategis untuk membahas langkah perbaikan tata kelola, memperkuat transparansi, mengidentifikasi risiko kebijakan, serta membangun keselarasan antara pemerintah dan pelaku industri dalam menata masa depan sektor pertambangan nasional. Dalam forum diskusi dengan tema “Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambangan” ini ditanmpilkan beberapa panelis yang berasal dari perwakilan DPR RI; Kementrian Koordinator Perekonomian RI; Kementrian ESDM RI; Satgas Halilintar TNI; serta PERHAPI yang mewakili asosiasi di sektor pertambangan Minerba.
Bapak Resvani, Wakil Ketua Umum PERHAPI hadir guna menyampaikan pandangan mengenai upaya penegakan hukum dan tata Kelola pertambangan pada forum diskusi ini.
Instructor
