Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID – Perusahaan utilitas di Asia mulai bersiap menghadapi potensi kekurangan pasokan batubara menyusul langkah sejumlah penambang di Indonesia yang menghentikan sementara ekspor batubara spot.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan membatasi produksi batubara nasional melalui pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Menanggapi kekhawatiran bahwa pemangkasan produksi berpotensi memicu risiko pemadaman listrik di negara-negara importir, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan pemerintah telah mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.
“Enggak, kami sudah antisipasi. Insya Allah enggak,” ujar Tri saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai pemotongan RKAB secara alami akan meningkatkan beban biaya produksi penambang. Biaya dinilai menjadi tidak ekonomis apabila volume produksi ditekan terlalu dalam.
“Kondisi ini mendorong penambang untuk berstrategi mengamankan kontrak jangka panjang sebagai respons atas kenaikan biaya yang tidak ekonomis,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (5/2/2026).
Menurut Gita, pasar akan merespons ketika harga tidak lagi ekonomis, mulai dari mencari pemasok alternatif hingga meningkatkan porsi kontrak jangka panjang. Penghentian penjualan spot bisa bersifat sementara maupun jangka panjang, tergantung ketersediaan pasokan global.
Secara normatif, porsi ekspor spot batubara Indonesia berada di kisaran 20%–30%, bergantung pada strategi masing-masing perusahaan. Negara tujuan ekspor utama Indonesia diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan ini.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pengendalian produksi batubara merupakan kebijakan yang rasional untuk menyesuaikan dinamika pasar global dan menopang harga.
Sebagai langkah antisipasi, ia menilai wajar jika penambang memprioritaskan penjualan kepada pembeli dengan kontrak jangka panjang dan menghentikan sementara pasar spot.
“Kita lihat ke depan apakah kebijakan ini mampu mengerek harga batubara global. Jika harga kembali naik, bukan tidak mungkin pemerintah akan melonggarkan kebijakan melalui revisi RKAB di tengah tahun,” jelas Sudirman.
Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menambahkan, setelah adanya pengurangan produksi, perusahaan akan berkomunikasi dengan pembeli terkait struktur kontrak yang dimiliki.
Setiap korporasi, menurutnya, memiliki strategi tersendiri dalam menentukan porsi kontrak jangka panjang dan kontrak spot, sembari menganalisis arah permintaan serta proyeksi harga batubara ke depan.
Dari sisi dampak, Singgih menilai negara-negara importir yang tidak memiliki cadangan batubara domestik akan merasakan efek paling signifikan.
Kolumnis Reuters Gavin Maguire, Rabu (4/2), menulis bahwa seorang pejabat industri pertambangan Indonesia menyebutkan ekspor berbasis kontrak jangka panjang masih berjalan. Namun, pengiriman spot akan dibatasi hingga ada keputusan final terkait kuota produksi pemerintah.
Indonesia merupakan pemain kunci di pasar batubara global. Sepanjang 2025, Indonesia menyuplai sekitar 50% dari total ekspor batubara termal dunia dan menjadi pemasok utama bagi China, India, Vietnam, hingga Filipina.
Namun, melemahnya harga batubara global dalam periode panjang mendorong pemerintah mengusulkan pengendalian produksi dan penerapan kuota guna menopang harga serta meningkatkan penerimaan negara.
Di sisi lain, kebijakan tersebut memicu resistensi dari kalangan penambang yang khawatir pemangkasan produksi berlebihan dapat memicu pemutusan hubungan kerja dan penutupan operasional tambang.
Data Kpler menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 16 negara yang mengimpor setidaknya 1 juta ton batubara termal dari Indonesia. Tingkat ketergantungan tertinggi terdapat di Filipina, Bangladesh, Vietnam, dan Malaysia.
Filipina tercatat mengandalkan sekitar 98% impor batubaranya dari Indonesia, dengan batubara menyumbang sekitar 57% produksi listrik nasional. Bangladesh mengamankan lebih dari 90% impor batubaranya dari Indonesia dan mencatatkan porsi batubara tertinggi dalam bauran listrik sepanjang sejarahnya.
Sementara itu, Malaysia dan Vietnam masing-masing memperoleh lebih dari separuh kebutuhan impor batubara dari Indonesia, dengan ketergantungan batubara mencapai 40% atau lebih terhadap pasokan listrik nasional.
Meski relatif lebih mandiri, dampak jangka panjang juga berpotensi menjalar ke China dan India, terutama bagi pembangkit batubara besar yang berlokasi dekat pelabuhan impor dan selama ini mengandalkan pasokan internasional.
Jika harga batubara global terus reli, pembangkit tersebut dapat beralih ke pasokan domestik, namun dengan konsekuensi peningkatan biaya logistik akibat pengangkutan darat yang lebih mahal.
