RM.id Rakyat Merdeka – Guru Besar Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Irwandy Arif menilai, keberhasilan transisi energi nasional sangat ditentukan oleh pengelolaan mineral kritis, serta kepastian kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan.
Menurut Irwandy, transisi energi global masih menghadapi tantangan serius. Sejumlah negara Eropa bahkan kembali meningkatkan penggunaan energi fosil karena pengembangan energi baru terbarukan tidak berjalan konsisten.
“Kalau kita melihat perkembangan di beberapa negara Eropa, saat ini mereka justru kembali menggunakan energi fosil secara besar-besaran karena energi baru terbarukan tidak berkembang secara konsisten,” ujar Irwandy dalam acara The 4th Mining Workshop for Journalists yang digagas oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Cityloog Hotel, Jakarta, Senin (10/2/2026).
Irwandy yang juga Anggota Dewan Pakar PERHAPI ini juga menyoroti belum optimalnya realisasi komitmen pendanaan internasional untuk transisi energi.
“Komitmen pendanaan itu tidak selalu terpenuhi, dan pengeluaran dana dari negara-negara maju juga tidak gampang,” kata dia.
Di dalam negeri, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. Tantangan tersebut meliputi tata kelola pasar karbon nasional yang belum optimal, regulasi turunan Nilai Ekonomi Karbon serta sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification) yang belum sepenuhnya transparan, serta keterbatasan pendanaan pengembangan Energi Baru Terbarukan dan penyimpanan energi.
Selain itu, penerapan prinsip Transisi yang Adil (Just Transition) dinilai belum maksimal, terutama dalam perlindungan pekerja sektor energi fosil dan pertambangan.
“Risiko konflik sosial dan lemahnya perlindungan pekerja sektor fosil dan pertambangan masih menjadi persoalan,” ujar Irwandy.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mencapai Nol Emisi Bersih (Net Zero Emission) paling lambat 2060 atau lebih cepat.
“Target Indonesia tetap nol emisi bersih paling lambat tahun 2060 atau bahkan bisa lebih cepat,” kata Komisaris Utama PT Antam Tbk itu.
Melalui Kontribusi Nasional Kedua (Second Nationally Determined Contribution), Indonesia menurunkan proyeksi puncak emisi 2030 sebesar 17,5 persen. Dan menargetkan penurunan emisi 2035 sebesar 1,258 hingga 1,489 gigaton setara karbon dioksida.
Pemerintah juga menyiapkan 44 proyek karbon dengan potensi pengurangan emisi sekitar 90 juta ton setara karbon dioksida.
Irwandy menekankan bahwa mineral kritis menjadi elemen kunci dalam mendukung transisi energi. “Mineral kritis inilah yang menentukan energy storage, power generation, serta transmisi dan distribusi listrik,” ujarnya.
Ia menyebut mineral seperti nikel, kobalt, mangan, tembaga, aluminium, unsur tanah jarang, dan uranium sangat dibutuhkan untuk pengembangan baterai, pembangkit listrik energi terbarukan, serta jaringan listrik.
Indonesia dinilai memiliki posisi strategis karena memiliki sebagian besar mineral tersebut.
Namun, Irwandy mengingatkan bahwa potensi besar itu dapat hilang jika tidak diiringi kepastian kebijakan dan kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan.
“Kalau tidak ada pengertian bersama antara pemerintah, industri pertambangan, dan masyarakat, kita bisa kehilangan kesempatan besar,” ujar eks Staf Khusus Menteri ESDM pada masa jabatan Menteri ESDM Arifin Tasrif itu.
