Isu-Isu Pertambangan Menarik Perhatian kata Ketum PERHAPI
Februari 27, 2025
Ketua Umum PERHAPI Sebut Industri Pertambangan Indonesia Hadapi Banyak Tantangan
JAKARTA, Equipment Indonesia – Industri pertambangan Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, baik global maupun dari dalam negeri.
Karena itu, perlu kerja sama semua pemangku kepentingan industri pertambangan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
Hal itu disamaikan Ketua Umum PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) Sudirman Widhy dalam sambutan pembukaan Mining Workshop for Journalist bertajuk “Kiprah Pertambangan Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan” di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.
Sudirman Widhy mengungkapkan, tantangan industri pertambangan Indonesia terjadi akibat dinamika geopolitik global yang mengganggu arus supply and demand komoditas mineral dan batu bara di pasar internasional.
Akibatnya, harga komoditas hasil pertambangan mineral dan batu bara mengalami pasang surut.
Sementara dari dalam negeri sejumlah masalah, termasuk kasus korupsi, ikut menggerus citra industri pertambangan Tanah Air.
Selain itu, imbuh Sudirman Widhy, masih ada pelanggaran hukum oleh para pelaku usaha pertambangan, seperti pertambangan tanpa izin atau ilegal dan perusakan lingkungan, yang juga membuat citra industri pertambangan semakin terperosok.
“Belum lagi munculnya regulasi-regulasi baru di sektor pertambangan maupun di sektor lain yang juga memberikan dampak kepada keberlanjutan operasional pertambangan, seperti regulasi perijinan di bidang lingkungan hidup; kehutanan; tata ruang wilayah; maupun regulasi di bidang fiskal, yang sedikit banyak menambah beban bagi industri pertambangan di dalam mengelola kondisi perusahaannya agar bisa tetap melanjutkan operasional tambang dengan tetap harus mematuhi kewajiban dari regulasi-regulasi tersebut,” imbuhya.
Persoalan lain yang mencuat ke permukaan sejak awal 2025, kata dia, adalah penerapan bahan akar Biodiesel B40 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan ini menjadi pukulan telak juga bagi sektor pertambangan karena diikuti oleh kebijakan pemerintah mencabut subsidi FAME sebagai bahan utama Biodiesel.
Baca Juga : Kemitraan Transmisi Allison dan LiuGong
“Beberapa kalangan dari perusahaan pertambangan terutama perusahaan-perusahaan jasa pertambangan, menyampaikan pandangannya jika mereka masih dapat memaklumi keharusan penggunaan Biodiesel B40 tersebut guna membantu pemerintah mengurangi impor solar (diesel‐fuel). Namun demikian mereka mengeluhkan pencabutan intensif subsidi atas biaya pengadaan FAME yang berdampak kepada kenaikan beban biaya operasional yang lumayan signifikan,” jelasnya.
Persoalan-persoalan itu masih pula ditambah oleh rencana pemerintah merevisi PP No 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Dalam aturan baru ini, pemerintah berencana mewajibkan eksportir di bidang sumber daya alam wajib memarkir DHE-nya sebesar 100% di dalam negeri selama satu tahun.
Kebijakan ini, kata Sudirman Widhy sudah dikeluhkan oleh beberapa pelaku industri pertambangan karena akan mengganggu arus kas mereka.
“Dan tentunya yang paling menyita perhatian kalangan dunia pertambangan adalah disahkannya revisi Undang‐Undang Minerba yang baru saja diketok oleh DPR beberapa hari lalu. Salah satu item revisi yang paling banyak diperbincangkan adalah pemberian prioritas IUPK kepada Ormas Keagamaan dan UMKM,” jelas Sudirman Widhy.
Workshop ini sendiri dilakukan dalam dua sesi yang diisi oleh para pakar dan guru besar universitas-universitas terkemuka Indonesia.
Sesi pertama diisi oleh Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin Makassar, Abrar Saleng, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Syafrizal, dan Wakil Ketua Umum PERHAPI, Resvani.
Sementara sesi kedua menghadirkan Ketua Bidang Kajian Batubara PERHAPI FH Kristiono, Guru Besar ITB Rudy Sayoga Gautama, dan Dewan Pakar PERHAPI Tonny Gultom.
Sementara peserta workshop-nya adalah para jurnalis cetak, online, dan elektronik yang menaruh perhatian pada isu pertambangan. Hadir pula para pengurus PERHAPI dan sejumlah guru besar dari beberapa universitas. [EI].
