Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan lonjakan investasi hilirisasi bauksit yang mengalahkan sektor nikel pada kuartal II-2026 salah satunya didorong oleh kebijakan moratorium pembangunan smelter nikel baru sejak medio 2025.
Moratorium tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Kenaikan [investasi hilirisasi bauksit] ini didorong adanya PP No. 28/2025 yang terbit pertengah 2025. Menurut saya, ini justru bagus karena ketergantungan kita terhadap nikel menjadi seimbang. Jangan sampai ada ketergantungan terlalu besar terhadap satu komoditas,” kata Ketua Bidang Hilirisasi Mineral Perhapi Muhammad Toha saat dihubungi, dikutip Senin (27/7/2026).
Toha juga menyampaikan pemberlakuan regulasi yang diundangkan sejak pertengahan tahun lalu tersebut membawa dampak positif bagi keseimbangan struktur industri pertambangan nasional.
Kebijakan moratorium smelter nikel yang menghasilkan produk antara (intermediate) ini, kata Toha, secara efektif membendung dominasi tunggal nikel dan mendorong penguatan komoditas mineral bernilai strategis lainnya.
“Jadi per 2025, memang perusahaan-perusahaan yang mau menginvestasikan modal baru untuk pabrik pengolahan nikel intermediate itu sudah tidak diperbolehkan lagi dan langsung terblokir,” ujarnya.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari hasil evaluasi komprehensif pemerintah terhadap ekosistem hilirisasi nikel yang tumbuh sangat masif sejak tahun 2015.
Pembangunan smelter nikel yang tak terkendali selama satu dekade terakhir dikhawatirkan memicu kondisi kelebihan pasokan (oversupply) di pasar global, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengendalikan laju produksinya melalui moratorium.
Di sisi lain, kebijakan ini menjadi momentum emas bagi pemerintah untuk merealisasikan strategi percepatan hilirisasi multimineral dan multiproduk.
“Indonesia memiliki cadangan mineral berlimpah selain nikel yang belum tergarap secara optimal, salah satunya adalah bijih bauksit yang memiliki potensi sangat besar bagi industri aluminium nasional,” kata dia.
Untuk diketahui, dalam lampiran PP No. 28/2025, pemerintah secara eksplisit menghentikan penerbitan izin baru bagi pembangunan pabrik pengolahan nikel yang menghasilkan produk antara seperti nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP).
Pembatasan ini secara otomatis menutup akses perizinan bagi investor baru yang hendak membangun smelter nikel tingkat menengah sejak 2025.
Toha juga menjelaskanfasilitas smelter nikel yang saat ini masih terus beroperasi maupun melanjutkan kegiatan pembangunan hanyalah proyek-proyek yang sudah memasuki tahap konstruksi sebelum regulasi tersebut disahkan.
Sementara itu, proposal investasi baru yang murni menyasar pabrik pengolahan intermediate berbasis nikel dipastikan telah terblokir sepenuhnya oleh sistem perizinan pemerintah.
Dalam catatan Perhapi, skala pemanfaatan bijih nikel dan bauksit di Tanah Air memang menunjukkan ketimpangan yang sangat jauh.
“Input bijih nikel nasional mampu menyerap hingga sekitar 300 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas penyerapan input fasilitas pengolahan bauksit baru mencapai kisaran 15 juta ton per tahun akibat terbatasnya jumlah smelter bauksit yang terbangun hingga 2025,” ungkapnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi pada sektor hilirisasi bauksit menjadi motor utama pertumbuhan investasi nasional pada kuartal II-2026 dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp40,1 triliun.
Angka tersebut melonjak 193% dibandingkan dengan kuartal-I 2026 yang senilai Rp13,7 triliun.
Adapun, posisi sektor bauksit disusul oleh nikel yang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp29,4 triliun, tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan total bahwa pergeseran ini dipicu oleh percepatan pembangunan proyek pengolahan bauksit, baik yang didanai oleh investor domestik maupun asing.
“Bauksit ini nomor 1, biasanya kita tahu selalu nikel. Nah, ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Rosan dalam laporan capaian investasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, belum lama ini.
Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan bahwa program hilirisasi nasional tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber daya alam.
Adapun, Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) mengatakan percepatan hilirisasi bauksit secara tuntas hingga menjadi aluminium dapat mendorong nilai tambah menjadi 10—15 kali lipat.
“Jika bauksit dijual mentah, harganya sangat rendah. Namun, setelah diolah, secara tuntas nilai tambahnya bisa melonjak 10 hingga 15 kali lipat, tergantung pada kualitas dan harga pasar,” ujar Ketua Umum ABI Ronald Sulistyanto saat dihubungi, Kamis (23/7/2026).
Ronald menambahkan pengolahan bauksit secara paripurna menjadi aluminium sangat krusial untuk menekan ketergantungan impor.
Selama ini, kebutuhan aluminium nasional sebagian besar masih ditopang oleh impor lantaran pasokan alumina dalam negeri belum diproses lebih lanjut secara optimal.
“Apalagi untuk aluminium, kebutuhan dalam negeri kita selama ini sebagian besar masih ditopang oleh impor karena alumina yang diproduksi belum diolah lebih lanjut. Jika kita mengolahnya sampai tuntas menjadi aluminium, nilai ekonomis yang kita dapatkan akan sangat besar,” katanya.
