Bloomberg Technoz, Jakarta – Harga logam nikel terus mengalami kenaikan hingga menyentuh level tertinggi sejak Juni 2024, tetapi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel Indonesia justru digempur tekanan berganda dari kebijakan pemangkasan produksi bijih hingga kenaikan harga sulfur.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai pemangkasan kuota produksi bijih nikel yang terlalu besar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 berpotensi membuat industri hilir nikel menurunkan kapasitas produksi dan berpengaruh terhadap keekonomian proyek.
Belum lagi, harga bijih nikel juga berpotensi terkerek naik gegara revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang baru dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pada saat yang sama, kata Arif, industri smelter nikel sedang dihadapkan pada kenaikan biaya energi dan sulfur akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Di tengah kenaikan biaya energi dan bahan baku—terutama sulfur — akibat tensi geopolitik Timur Tengah, serta ditambah kebijakan domestik antara lain kenaikan harga bijih nikel melalui perubahan formula HPM baru-baru ini, pembatasan kuota produksi bijih nikel ini makin menekan dan telah memberatkan industri hilirisasi nikel di Indonesia,” kata Arif ketika dihubungi, Kamis (30/4/2026).
Terpaksa Impor
Pemangkasan produksi bijih nikel tahun ini menjadi sekitar 250—260 juta ton dari RKAB tahun lalu sebanyak 364 juta ton juga diprediksi memaksa perusahaan smelter domestik meningkatkan impor bijih.
Arif menyatakan impor bijih tersebut bakal dihadapi dengan sejumlah risiko a.l. kebijakan ekspor dari negara asal, faktor cuaca, kapasitas pelabuhan, hingga aspek logistik.
Dia memprediksi impor bijih nikel dari Filipina yang pada tahun lalu mencapai 15 juta ton basah bakal naik menjadi 25—30 juta ton basah atau wet metric ton (wmt). Walakin, dia meyakini tidak seluruh kebutuhan bijih dapat digantikan dari impor.
“Maluku Utara hampir setiap tahun mengalami kesulitan karena defisit pasokan bijih lokal. Maluku Utara harus membeli kekurangannya dari wilayah Sulawesi dan mengimpor bijih dari Filipina untuk memenuhi permintaan dari kawasan industri di wilayah tersebut,” ujar Arif.
Dihubungi terpisah, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mencatat kebutuhan pasokan bijih nikel untuk smelter domestik mencapai 350—360 juta ton; baik bijih saprolit atau nikel kadar tinggi maupun limonit atau nikel kadar rendah.
Jika dibandingkan dengan kuota produksi nasional dalam RKAB 2026 sebesar 250—260 juta ton, terdapat potensi kekurangan bjih sekitar 100 juta ton untuk kebutuhan industri pengolahan.
“Pemotongan produksi bijih yang signifikan ini, di satu sisi akan memberikan dampak yang luas, karena akan memberikan dampak dari industri hulu hingga hilir, serta industri pendukung lainnya,” kata Sudirman.
“Perhapi menilai, sebagai negara dengan cadangan dan produksi bijih nikel terbesar di dunia, sebaiknya Pemerintah menghitung secara benar dan akurat, seberapa besar sebenarnya kebutuhan bijih nikel domestik untuk memenuhi kebutuhan pabrik smelter,” lanjut dia.
Kontrak berjangka logam nikel di London Metal Exchange (LME) telah naik sekitar 10% sejak perang Iran dimulai, yang mendorong lonjakan harga sulfur dan memicu kekhawatiran atas gangguan terhadap pertambangan global, termasuk produksi endapan hidroksida campuran di Indonesia dan pelindian tembaga di Afrika.
Penambangan nikel di Indonesia sudah berada di bawah tekanan, setelah negara tersebut memangkas kuota produksinya untuk menghidupkan kembali harga logam industri tersebut.
Sekadar catatan, harga logam nikel dilego di US$19.272/ton pada Kamis (30/4/2026) pagi di London Metal Exchange (LME), sedikit turun 0,92% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya.
Adapun, Zhejiang Huayou Cobalt Co. mengumumkan penyetopan sejumlah lini produksi di smelter nikelnya di Indonesia Wedabay Industrial Park (IWIP), yaitu PT Huafei Nickel Cobalt, mulai 1 Mei 2026.
Dalam pengumumannya di Shanghai Metals Market (SMM), Huayou menyatakan penyetopan sementara smelter nikel hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) tersebut dilakukan gegara terdapat lonjakan harga sulfur.
Ketika sejumlah lini produksi smelter Huafei tidak beroperasi, Huayou bakal melakukan pemeliharaan terhadap lini produksi tersebut. Selama periode pemeliharaan tersebut, diperkirakan sekitar 50% produksi dari Huafei Nickel Cobalt bakal terdampak.
Sulfur sendiri digunakan sebagai bahan baku dalam produksi produk antara nikel seperti mixed hydroxide precipitate (MHP)—yang merupakan bahan baku baterai — melalui proses pelindian asam bertekanan tinggi. Memproduksi 1 ton MHP umumnya membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur.
Adapun, sekitar 50% pasokan sulfur dunia atau sekitar 20 juta ton per tahun berasal dari wilayah Teluk Persia di Timur Tengah.
Negara-negara eksportir utama meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, dan Iran. Sulfur yang berasal dari negara tersebut harus melewati Selat Hormuz untuk mencapai pasar global.
Pada 2025, Arab Saudi menjadi pemasok terbesar sekitar 1,76 juta ton, Qatar sebanyak 967.000 ton, UEA 918.000 ton, Kanada 515.000 ton, Kuwait 366.000 ton, Malaysia 146.000 ton, dan Singapura sebesar 115.000 ton.
(wdh)
