Pemerintah Pertimbangkan Moratorium Smelter Produk Antara

November 3, 2026

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan mengkaji moratorium pembangunan smelter produk antara berbasis nikel guna mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri ke produk yang lebih hilir. Rencana itu mendapat apresiasi dari kalangan industri dan ahli. Namun, di sisi lain, pengembangan industri hilir membutuhkan investasi besar, penguasaan teknologi, serta kecepatan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika pasar.

Sejak larangan ekspor bijih nikel berlaku penuh pada 2020, pembangunan smelter di Indonesia meningkat pesat. Awalnya, investasi didominasi smelter berbasis teknologi pirometalurgi yang mengolah bijih nikel kadar tinggi menjadi bahan baku baja tahan karat (stainless steel), seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI). Belakangan, investasi bergeser ke smelter berbasis teknologi hidrometalurgi yang mengolah bijih kadar rendah menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai.

Kendati terbukti meningkatkan nilai tambah nikel, produk-produk tersebut masih berupa produk antara atau setengah jadi yang selanjutnya tetap diekspor ke luar negeri. Sementara itu, pengembangan industri turunannya berjalan relatif lambat sehingga menyisakan kekosongan dalam pohon industri hilirisasi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengarahkan pembangunan fasilitas pengolahan ke tahap yang lebih hilir.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi sejauh ini terbukti telah melipatgandakan nilai tambah. Pada 2017, misalnya, nilai ekspor produk turunan nikel hanya 3,3 miliar dolar AS, tetapi kemudian terus meningkat hingga mencapai 33,9 miliar dolar AS pada 2024.

Namun, diakuinya, masih ada pekerjaan rumah dalam mengembangkan industri hilir mineral lebih hilir lagi. Sebagian besar produk hasil pengolahan dan pemurnian kini masih berada pada tahap menengah, dengan tingkat pengembangan berkisar 50-60 persen.

Pengunjung berada di stan Adaro, salah satu perusahaan peserta Mineral dan Batubara Convention Expo (Minerba Convex) 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Hal itu yang mendorongnya untuk membuat kajian mengenai moratorium pembangunan smelter yang menghasilkan produk setengah jadi. ”Yang kita dorong adalah produk akhirnya. Itu supaya bahan baku setengah jadi ini tak semuanya diekspor ke luar negeri. Jadi, Indonesia betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Kami mau kaji,” kata Bahlil pada pembukaan Minerba Convention & Exhibition 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Yang kita dorong adalah produk akhirnya. Itu supaya bahan baku setengah jadi ini tak semuanya diekspor ke luar negeri. (Bahlil Lahadalia)

Ia menambahkan, pengembangan hilirisasi juga harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Pemerintah, lanjut dia, telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan pertambangan. ”Prinsipnya, hilirisasi bisa dijalankan, tetapi juga harus berkeadilan,” lanjutnya.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Lampiran I.F halaman 3534 PP tersebut, terdapat persyaratan bagi kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi untuk memiliki dan menyampaikan Surat Pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte. Persyaratan serupa juga berlaku bagi pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi.

Menurut data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, saat ini terdapat 28 smelter terintegrasi, yang antara lain terdiri dari komoditas timah, nikel, alumina, emas, tembaga, dan besi. Per semester I-2026, investasi hilirisasi mineral mencapai Rp 206,5 triliun. Khusus nikel, produksi per September 2026 meliputi bijih nikel sebesar 236,68 juta ton, feronikel 419.080 ton, dan nickel matte 60.810 ton. Sementara itu, smelter yang tidak terintegrasi dengan tambang (standalone) berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian.

Produk biji nikel saprolit dipamerkan di stan Weda Bay Nickel, salah satu perusahaan peserta Mineral dan Batubara Convention Expo (Minerba Convex) 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Tantangan

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusumah menuturkan, produksi produk nikel setengah jadi Indonesia memang sudah cukup besar dan membanjiri pasar global. Pada 2025, produksi nikel olahan Indonesia dalam bentuk NPI, feronikel, nickel matte, dan MHP diperkirakan 2,5 juta ton. Khusus produk pirometalurgi, produksinya mencapai 2 juta ton.

Namun, di sisi lain, kapasitas produksi stainless steel Indonesia masih sekitar 5 juta ton atau masih jauh di bawah China yang mencapai 60 juta-70 juta ton. Padahal, lanjut Arif, sebagian besar bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Kondisi serupa terlihat pada produk hidrometalurgi. Produksi MHP Indonesia pada 2025 sekitar 445.000 ton dan diperkirakan meningkat menjadi 600.000 ton pada 2026. Dengan jumlah tersebut, Indonesia diperkirakan memasok 75-80 persen produksi MHP global. Namun, kapasitas produksi katoda, sebagai produk turunannya, di Indonesia masih kurang dari 10 persen produksi global.

Namun, upaya untuk mengembangkan produk yang lebih hilir lagi bukannya tanpa tantangan. ”Semakin hilir industri dikembangkan, teknologi yang dibutuhkan semakin maju dan biaya investasinya semakin besar. Dua hal ini harus menjadi perhatian dalam mendorong pengembangan industri hilir,” kata Arif.

Pengunjung berada di stan Weda Bay Nickel, salah satu perusahaan peserta Mineral dan Batubara Convention Expo (Minerba Convex) 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani menilai, rencana pembatasan pembangunan smelter produk antara perlu diikuti langkah percepatan pengembangan industri hilir. Pengendalian pasokan global memang diperlukan agar produksi tidak berlebihan dan mengganggu keseimbangan pasar. Namun, pemerintah juga harus segera memperkuat daya tarik investasi untuk membangun industri lanjutan di dalam negeri.

”Fokusnya bukan menahan dengan moratorium, tetapi mempercepat industrinya tumbuh. Kita perlu melihat bagaimana kerja sama Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan, bisa mempercepat pengembangan industri ini. Daya tarik investasinya harus dibuat lebih baik,” ucap Resvani.

Ia menambahkan, pengembangan hilirisasi tidak cukup hanya dengan membangun smelter dan melanjutkan pengolahan ke tahap berikutnya. Pemerintah perlu melengkapi mata rantai industri yang belum berkembang.

”Kita harus melihat ekosistemnya secara utuh. Dari seluruh rantai industri itu, mana yang sudah dibangun di dalam negeri dan mana yang belum. Bagian yang belum inilah yang harus segera kita kejar,” lanjutnya.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengemukakan, hilirisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Langkah berikutnya yang diupayakan ialah memperdalam rantai industri menuju produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi, termasuk bahan antara dan komponen untuk industri baterai.

”Seluruh agenda tersebut membutuhkan bahan baku dan energi yang andal, teknologi yang tepat, kepastian pasar, tenaga kerja yang kompeten, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Kita juga harus memastikan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal memperoleh ruang untuk bertumbuh,” tutur Tri.

Minerba Convex 2026, imbuh Tri, diharapkan menjadi tempat lahirnya kemitraan yang dapat ditindaklanjuti, investasi berkualitas, penerapan teknologi, serta program pemberdayaan yang manfaatnya terukur. Ia pun mengajak para pihak untuk mengelola kekayaan mineral dan batubara dengan penuh tanggung jawab untuk membangun bangsa dan memberdayakan masyarakat.

Sumber : https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-pertimbangkan-moratorium-smelter-produk-antara