Gelombang guncangan hebat melanda industri hilirisasi nikel nasional. Puluhan fasilitas pemurnian (smelter) berbasis investasi China kini bertumbangan dan terancam gulung tikar satu per satu. Seretnya pasokan bijih nikel (ore) akibat pengetatan izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh pemerintah menjadi pemicu utama kelumpuhan ini.
Kondisi tersebut tak sekadar merusak iklim investasi bernilai triliunan rupiah, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan investor China terhadap Pemerintah Indonesia. Tumbangnya smelter di hilir ini lantas memicu efek domino destruktif, yang berujung pada badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pertambangan hulu.
Hilang Kepercayaan: Kebijakan Berubah Buat Pabrik Rugi dan Tutup
Sejak program hilirisasi digencarkan, modal asal Negeri Tirai Bambu mendominasi lanskap nikel nasional. Dari sekitar 23 hingga 24 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia, setidaknya 20 di antaranya dibangun dan didanai oleh investor China.
Namun, gurita bisnis bernilai fantastis itu kini berada di ambang kebangkrutan massal. Beberapa raksasa pemurnian nikel, seperti PT Virtu Dragon Nickel Industry, dilaporkan mulai menghentikan operasionalnya secara bertahap.
Situasi ini memicu kekecewaan mendalam dari para penanam modal. Pihak China terang-terangan mengaku tidak lagi percaya kepada Pemerintah Indonesia karena regulasi yang berubah-ubah di tengah jalan justru membuat pabrik nikel mereka menanggung rugi besar hingga terpaksa gulung tikar, padahal investasi yang dikucurkan sudah menyentuh angka triliunan rupiah.
Ancaman kerugian ini kian mematikan karena karakteristik teknis tungku pemurnian nikel. Pabrik pengolahan dirancang wajib beroperasi terus-menerus selama 24 jam nonstop. Apabila pasokan bahan baku terhenti dan tungku pembakaran sampai mati, biaya operasional untuk menyalakannya kembali menelan dana yang sangat fantastis. Melalui otoritas perdagangannya, pihak China bahkan telah melayangkan komplain resmi kepada Pemerintah Indonesia menuntut kepastian hukum.
Biang Kerok Keran RKAB: Pasokan Ore Mandek Total
Penyebab utama dari mangkraknya smelter-smelter China ini adalah krisis pasokan bijih nikel. Hal ini bermula dari langkah tegas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah arahan Menteri Bahlil Lahadalia yang memangkas target produksi komoditas mineral dan batu bara (minerba) secara signifikan dalam RKAB 2026.
Kuota produksi bijih nikel dipangkas drastis dari 379 juta ton menjadi hanya 250 juta ton pada 2026. Pengetatan persetujuan dokumen RKAB bagi perusahaan tambang ini membuat pasokan ore ke pabrik pemurnian tersendat hebat.
Kondisi ketiadaan bahan baku ini dialami langsung oleh produsen utama seperti PT Weda Bay Nickel (WBN) di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah. Manajemen bahkan terpaksa mengajukan revisi kuota RKAB demi menyelamatkan kebutuhan pasokan pabrik hidrometalurgi berbasis HPAL mereka yang sudah menyentuh batas maksimal.
Efek Domino ke Hulu: 100 Ribu Pekerja Diintai PHK
Tumbangnya smelter-smelter China di sektor hilir menjalar cepat menjadi krisis sosial-ekonomi di sektor hulu dan jasa pertambangan. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengonfirmasi bahwa penutupan operasional dan tindakan PHK sudah mulai terjadi secara nyata di lapangan.
Ketua Dewan Penasihat Perhapi, Rizal Kasli, membenarkan bahwa banyak perusahaan batu bara maupun nikel yang mulai merumahkan karyawannya. Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi, Ardhi Ishak Koesen, mengalkulasikan bahwa pemangkasan kuota produksi batu bara nasional (yang dipangkas Bahlil dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton) berpotensi memicu PHK minimal 50.000 tenaga kerja di industri jasa pertambangan, serta memaksa 10.000 hingga 20.000 unit alat berat berhenti beroperasi.
Secara matematis, Ketua Bidang Kajian Batu Bara dan Renewable Energy Perhapi, FH Kristiono, membeberkan hitungan pahit: setiap pengurangan produksi 1 juta ton berisiko merumahkan 500 pekerja. Dengan total pemangkasan kuota nasional yang menyentuh 200 juta ton, potensi PHK kumulatif di seluruh Indonesia dikhawatirkan dapat membengkak hingga 100.000 orang.
Raksasa kontraktor tambang seperti PT Pamapersada Nusantara (PAMA) yang menaungi 24.000 karyawan dan 5.000 unit alat berat turut merasakan dampak penurunan volume kerja ini.
Pintu Revisi Juli dan Pembelaan ESDM
Menanggapi karut-marut sektor tambang dan kekecewaan investor China ini, Kementerian ESDM menyatakan bahwa penataan kuota produksi dilakukan demi menjaga keberlanjutan pasokan jangka panjang serta keseimbangan pasar domestik.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, berargumen bahwa pengurangan kuota seharusnya tidak terlalu mengganggu keuangan perusahaan karena harga komoditas masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS turut membantu pendapatan eksportir.
“Kalau misalnya melihat dari produksi batu bara sampai dengan 15 Mei, itu ternyata produksi kita relatif turun, tetapi secara penerimaan enggak begitu turun-turun, aman,” kata Tri.
Meski begitu, guna mencegah kebangkrutan massal smelter dan menahan laju PHK yang semakin meluas, Kementerian ESDM membuka pintu darurat melalui skema revisi RKAB pada periode 1–31 Juli 2026 bagi perusahaan yang membutuhkan penyesuaian kuota produksi.
