RM.id Rakyat Merdeka – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menggelar diskusi kelompok terfokus untuk membedah polemik banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Forum ini diharapkan menjadi ruang klarifikasi berbasis data ilmiah di tengah ramainya tudingan aktivitas tambang menjadi biang keladi utama bencana tersebut.
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mendalami Dampak Operasi Penambangan terhadap Permasalahan Bencana Lingkungan: Studi Kasus DAS Garoga untuk Resolusi Berbasis Keilmuan digelar di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Sudirman Widhy Hartono mengatakan FGD ini merupakan respons atas derasnya pemberitaan yang mengaitkan banjir dengan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
“Memang seperti yang sudah rekan-rekan ketahui bahwa isu tentang bencana banjir ini dan tuduhan mengenai siapa penyebabnya marak terjadi di pemberitaan media massa nasional,” ujar Sudirman.
Menurut dia, PERHAPI mencermati penelitian independen terbaru yang dilakukan oleh Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung terkait penyebab banjir di DAS Garoga.
“Kemudian kita mendengar bahwa ada pihak independen pusat kajian geospasial CENAGO melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya bencana banjir,” katanya.
Sudirman menjelaskan, kajian tersebut dilakukan secara komprehensif melalui investigasi lapangan selama kurang lebih dua bulan, yakni Desember 2025 hingga Januari 2026. Hasil penelitian itu, lanjutnya, telah dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pada 18 Februari lalu.
PERHAPI yang turut hadir dalam forum pemaparan tersebut kemudian berinisiatif mengundang CENAGO untuk menyampaikan hasil kajian serupa di hadapan kalangan profesional pertambangan.
“PERHAPI juga diundang di sana dan kita sangat tertarik untuk mengundang CENAGO mempresentasikan hasil kajiannya kepada rekan-rekan PERHAPI,” katanya.
Ia menambahkan, dalam dinamika isu yang berkembang, terdapat perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah itu dan turut menjadi sorotan. Berdasarkan hasil kajian CENAGO, lanjut Sudirman, terdapat pembahasan mengenai banjir di wilayah DAS Garoga yang secara hidrologis terpisah dari sub-DAS operasional perusahaan. Hal ini dinilai penting untuk dipahami secara utuh agar tidak terjadi simplifikasi penyebab bencana.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), STJ Budi Santoso, menekankan pentingnya penggunaan data lapangan yang kredibel dalam pengambilan kebijakan publik.
“Saya yakin Pemerintah akan atau perlu menggunakan data dan hasil kajian yang dasarnya adalah data riil, diambil di lapangan oleh pihak yang memang punya kompetensi, dan bisa dipertanggungjawabkan di depan peers-nya, artinya kalangan yang memiliki keahlian yang sama, sehingga mampu mempertahankan hasil kajian itu,” ujarnya.
Menurut Budi, tidak ada salahnya pemerintah menjadikan hasil kajian tersebut sebagai salah satu referensi dalam menilai persoalan banjir di DAS Garoga.
“Kalau memang itu yang terjadi, ya tidak ada salahnya siapa pun, termasuk Pemerintah, menggunakan itu sebagai salah satu basis dalam menilai sesuatu,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan besar juga memiliki rujukan lain dalam mengambil keputusan.
“Saya yakin Pemerintah juga akan punya referensi-referensi lain yang digunakan. Ini bisa menjadi bagian dari daftar referensi yang sudah digunakan,” ujar Budi.
FGD ini menjadi bagian dari upaya kalangan profesional pertambangan dan geologi untuk mendorong penyelesaian polemik lingkungan berbasis data ilmiah, sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.
