Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 diperkirakan membawa dampak berantai terhadap industri smelter domestik.
Selain berpotensi meningkatkan harga bijih nikel, kebijakan tersebut juga dapat memicu kenaikan biaya operasional hingga mendorong sejumlah perusahaan mengurangi produksi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sejumlah fasilitas pemurnian dan peleburan atau smelter nikel perusahan besar bakal memangkas produksi pada 2027. Hal itu pun menjadi salah satu indikator bahwa produksi bijih nikel dalam RKAB 2027 akan dipangkas cukup signifikan.
Kendati demikian, pemerintah tak memerinci berapa kuota produksi yang bakal ditetapkan untuk 2027. Adapun, Kementerian ESDM memperkirakan realisasi produksi nikel 2026 akan berada di level 290 juta hingga 300 juta ton. Angka ini lebih rendah dibanding produksi nikel dalam RKAB 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan, strategi pembatasan produksi bijih nikel secara logis dapat diterapkan untuk mengerek harga komoditas tersebut. Langkah ini berkaca pada pengalaman pemerintah dalam mengendalikan pasokan batu bara yang dinilai mampu memengaruhi keseimbangan pasar.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan nikel global. Pasalnya, Indonesia menguasai sekitar 65% dari total pasokan nikel dunia.
Dia menilai, pemangkasan produksi bijih nikel secara teori dapat memperketat ketersediaan bahan baku di pasar global sekaligus menekan surplus yang terjadi di bursa logam. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada perkembangan pasokan dari negara lain.
Sudirman menjelaskan, produksi nikel olahan global tidak hanya bergantung pada pasokan bijih dari tambang baru. Pengembangan proyek hidrometalurgi atau high pressure acid leach (HPAL) yang mulai memasuki tahap operasi penuh juga menjadi faktor yang memengaruhi pasokan produk olahan nikel.
Dengan kata lain, apabila produksi dari negara lain maupun stok cadangan lama masih membanjiri pasar, dampak pembatasan produksi oleh Indonesia berpotensi membutuhkan waktu lebih panjang untuk tercermin pada harga global.
“Rencana kebijakan pemangkasan kuota produksi bijih nikel pada tahun 2027 diperkirakan akan membawa dampak berantai bagi sektor smelter domestik,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Jumat (6/11/2026).
Dia menuturkan, pembatasan kuota produksi bijih nikel berpotensi menciptakan tekanan baru bagi industri pengolahan di dalam negeri.
Sudirman memperkirakan, kebutuhan bijih nikel untuk memenuhi operasional smelter domestik masih berada pada kisaran 300 juta ton hingga 400 juta ton per tahun. Ini seiring dengan bertambahnya proyek pengolahan dan pemurnian yang beroperasi.
Apabila pemerintah menetapkan kuota produksi tambang di bawah kebutuhan tersebut, persaingan untuk mendapatkan bahan baku di antara perusahaan smelter diperkirakan semakin ketat.
“Jika kuota produksi tambang ditekan di bawah angka tersebut, tentu saja smelter-smelter tersebut akan berebut pasokan,” ujarnya.
Sudirman mengatakan, kondisi itu berpotensi mendorong kenaikan harga bijih nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM). Bagi perusahaan smelter, kenaikan harga bahan baku akan menambah beban investasi dan biaya operasional atau operating expenditure (OPEX).
“Sehingga cukup wajar jika beberapa perusahaan pemilik smelter akan mulai memangkas juga rencana produksinya guna menekan biaya-biaya operasional yang timbul sebagai akibat turunnya pasokan bahan baku bijih nikel ke smelter mereka,” imbuhnya.
Menurut Sudirman, dampak tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan pengendalian produksi di sektor hulu tidak justru menimbulkan tekanan berlebihan terhadap industri hilir yang telah dibangun di dalam negeri.
Selektif Pangkas Produksi
Lebih lanjut, Sudirman menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik bijih nikel serta kebutuhan masing-masing jenis teknologi pengolahan.
“Kami menyarankan agar dalam melakukan pemangkasan kuota produksi bijih nikel ini, pemerintah juga tetap harus agak selektif di dalam memutuskan mana yang harus dipangkas dan mana yang masih tetap dibutuhkan,” katanya.
Dia menilai, pemangkasan produksi dapat lebih diarahkan terhadap bijih nikel jenis saprolit atau berkadar tinggi. Pasalnya, jumlah smelter berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) yang mengolah bijih jenis tersebut dinilai sudah cukup banyak, bahkan kapasitas pengolahannya disebut telah berlebih.
Sebaliknya, pemerintah diminta tidak terlalu menekan produksi bijih nikel jenis limonit atau berkadar rendah. Sudirman mengatakan, hal ini lantaran jumlah smelter HPAL yang mengolah bijih limonit masih relatif terbatas.
Sementara, cadangan bijih jenis tersebut di Indonesia masih cukup melimpah. Selain itu, kebutuhan limonit diperkirakan tetap strategis seiring dengan upaya pemerintah mengembangkan industri baterai nasional berbasis nikel.
Sudirman menjelaskan, produk olahan bijih limonit dari smelter HPAL merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan dalam rantai pasok industri baterai. Dengan demikian, pembatasan produksi bijih nikel perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan menjaga harga komoditas di pasar global dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri hilir nasional.
“Untuk produksi bijih nikel jenis saprolit [kadar tinggi] mungkin cukup tepat untuk dilakukan pemangkasan mengingat jumlah smelter tipe RKEF yang mengolah bijih nikel saprolit tersebut sudah cukup banyak bahkan sebagian pihak mengatakan sudah berlebih,” tuturnya.
Namun demikian, untuk produksi bijih nikel tipe limonit (kadar rendah), pemerintah jangan terlalu menekan pengurangan produksinya. Menurut Sudirman, smelter HPAL yang mengolah bijih nikel tipe limonit ini masih belum terlalu banyak.
