KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Rencana pembatasan produksi batu bara nasional menuai sorotan. Kebijakan ini dinilai berpotensi membuka celah bagi negara pesaing seperti Australia, Afrika Selatan, hingga Kolombia untuk merebut pangsa pasar Indonesia di kancah global.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy, menilai kondisi harga batu bara yang tengah menguat justru seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi.
Apalagi, sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia tengah mengalami tekanan kebutuhan energi akibat krisis minyak dunia.
Produksi batu bara Indonesia pada 2025 tercatat mencapai sekitar 790 juta ton. Namun, dalam rencana kerja 2026, angka itu sempat akan ditekan ke kisaran 600 juta ton. Jika kebijakan tersebut diterapkan, dikhawatirkan justru memberi ruang bagi negara lain untuk mengisi kekosongan pasokan di pasar internasional.
Meski begitu, pemerintah kini mulai mengkaji ulang rencana tersebut. Bahkan, ada sinyal kuat produksi akan ditingkatkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas energi dan meredam potensi lonjakan harga BBM.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan skema pajak ekspor batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara, terutama dari lonjakan harga komoditi.
