Ketahanan Energi Nasional Dinilai Rapuh, Pakar Ungkap Ancaman Terbaru 2026

Kondisi ketahanan energi Indonesia saat ini dianggap masih sangat rentan terhadap berbagai gangguan eksternal. Tekanan geopolitik internasional yang tidak menentu menjadi salah satu pemicu utama rapuhnya fondasi energi nasional.

Selain faktor global, ketidakpastian dalam regulasi serta lambatnya proses transisi ke energi terbarukan memperparah situasi tersebut. Masalah ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk Navigasi Ketahanan Energi Nasional yang berlangsung di Jakarta Selatan.

Tantangan Serius di Sektor Pertambangan

Dalam pertemuan tersebut, para pakar menyoroti berbagai hambatan besar yang sedang dihadapi Indonesia. Persoalan muncul mulai dari perubahan kebijakan tambang yang mendadak hingga kondisi keuangan negara yang dinilai mengkhawatirkan.

Ketua Bidang Hubungan Industri PERHAPI, Ardhi Ishak Koesen, menjelaskan bahwa pelaku industri pertambangan kini tengah terhimpit oleh aturan yang terus berubah. Ketidakkonsistenan regulasi ini dianggap sangat membebani operasional perusahaan tambang di tanah air.

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penurunan target produksi batu bara yang cukup drastis. Produksi yang sebelumnya mencapai 817 juta ton pada 2025 kini dipangkas menjadi hanya sekitar 600 juta ton untuk tahun 2026.

Ardhi menyebutkan bahwa pemangkasan kuota produksi sebesar 25 persen ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha karena kebijakan diumumkan dan langsung diimplementasikan dalam hitungan bulan.

Rangkaian Kebijakan Baru yang Menghadang

Pelaku industri tidak hanya menghadapi pembatasan produksi, tetapi juga serangkaian kebijakan fiskal dan tata kelola baru. Pemerintah berencana menerapkan berbagai instrumen baru yang berdampak langsung pada arus kas perusahaan.

Daftar kebijakan baru yang menjadi tantangan bagi industri energi:

• Penerapan pajak ekspor untuk komoditas batu bara.
• Penataan ulang aturan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE).
• Implementasi wajib biodiesel (mandatory biodiesel) mulai Juli 2026.
• Pemberlakuan sistem ekspor satu pintu yang direncanakan mulai Juni mendatang.

Rentetan kebijakan tersebut mengharuskan perusahaan untuk segera beradaptasi di tengah iklim usaha yang menantang. Perubahan yang bertubi-tubi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Potensi Cadangan dan Ketergantungan Fosil