Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai kontrak pengadaan batu bara PT PLN (Persero) sebesar 134 juta ton dari kebutuhan sekitar 154 juta ton tidak dapat menjadi acuan bahwa stok batu bara milik perusahaan setrum tersebut aman.
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen menilai kontrak yang telah diteken tersebut sekadar komitmen di atas kertas, sementara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan pengiriman batu bara secara rutin setiap beberapa pekan sekali.
Ardhi menduga lambatnya persetujuan dan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 membuat alokasi penambang untuk memasok PLN menjadi tidak menentu.
“Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara [untuk pasar domestik] DMO juga terganggu,” kata Ardhi ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).
Dia mencatat kuota produksi batu bara dipangkas hampir 25% dari realisasi tahun lalu sebanyak 817 juta ton, menjadi sekitar 600 juta ton. Di sisi lain, persetujuan RKAB baru didapatkan penambang dipertengahan kuartal I-2026.
“Ada ketidakpastian dari pemerintah terkait dengan alokasi produksi batu bara selama semester I-2026, sehingga berapa alokasi dan pengiriman batubara DMO yang harus disiapkan pemegang IUP pun menjadi tidak menentu,” tegasnya.
Kendati demikian, dia menegaskan ketentuan DMO sudah diatur secara ketat, termasuk ihwal potensi denda jika tidak memenuhi komitmen pasokan.
Ardhi juga menegaskan pengawasan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap penambang terbilang cukup tetap, terlebih dalam pemenuhan pasokan DMO.
“[Hal] yang menjadi permasalahan justru kepastian berapa produksi batu bara yang akan diberikan kepada IUP tersebut,” ujar Ardhi.
Adapun, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku sempat mengalihkan batu bara untuk diekspor demi dipasok ke PLTU milik PLN dan swasta atau independent power producer (IPP).
Tri mengungkapkan hal tersebut dilakukan dalam rangka membenahi tata kelola rantai pasok energi di perusahaan setrum tersebut.
Namun, dalam perkembangannya, dia memastikan pengalihan tersebut hanya dilakukan secara terbatas.
“Enggak ada juga. Kemarin kan kita tahan. Kita ada beberapa yang mau penjualan luar negeri sudah kita tahan, kita alihkan ke PLN. Jadi sebetulnya supply chain saja yang mesti diperbaiki,” kata Tri kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/6/2026) petang.
Tri menegaskan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik mencapai 152—154 juta ton. Dari besaran tersebut, Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah menugaskan perusahaan batu bara untuk memasok sekitar 180 juta ton.
Di sisi lain, PLN juga sudah meneken kontrak pembelian sebesar 134 juta ton batu bara.
Walhasil, ujarnya, jika gangguan listrik terjadi akibat proses pengurusan kontrak ataupun pengiriman, hal tersebut sudah diluar dari kewenangan Ditjen Minerba.
Dia juga mengungkapkan dua PLTU batu bara yang sempat mengalami gangguan adalah PLTU Cilacap 1 dan PLTU Cilacap 4 atau 3A.
Tri mengklaim tak terjadi kendala pada dua unit pembangkit di PLTU Cilacap, melainkan hanya dilakukan perawatan atau maintenance.
Adapun, PLTU Cilacap 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan beroperasi secara komersial pada September 2006 menggunakan teknologi subcritical boiler. Sementara itu, PLTU Cilacap 4 atau 3A berkapasitas 1000 MW dan beroperasi komersial pada 2019.
“PLTU itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, insyaallah sudah tidak ada masalah kira-kira. Sebenarnya maintenance sih,” kata Tri, yang juga Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo mengumumkan perseroan telah mengamankan pasokan batu bara sebanyak 163 juta ton untuk kebutuhan PLTU sepanjang tahun ini.
Rizal menyatakan mulanya perseroan mendapatkan komitmen pasokan batu bara sekitar 152 juta ton, tetapi dalam perkembangannya kini meningkat menjadi 163 juta ton.
“Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta. Dari awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026],” kata Rizal ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Pada tahap awal, Rizal menyatakan PLN mendapatkan kepastian stok dari delapan pemasok, antara lain; PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Indominco Harapan Mandiri, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
