Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membuka opsi pemanfaatan batu bara sebagai bahan baku bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian geopolitik global dan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Rencana ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa pemerintah bakal memproduksi bensin dari batu bara.
Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia telah mengembangkan BBM berbasis kelapa sawit, termasuk implementasi solar dengan campuran biodiesel 50% atau B50. Dia kemudian membuka peluang untuk memperluas pemanfaatan sumber daya domestik dengan memproduksi bensin dari batu bara.
“Profesor dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan nanti kita juga akan bikin bensin dari batu bara,” tutur Prabowo dalam acara Syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Prabowo juga menyebut Indonesia telah menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026 seiring implementasi kebijakan B50. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya domestik dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan impor.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun memastikan rencana tersebut akan ditindaklanjuti.
Menurut Bahlil, pengembangan bahan bakar dari batu bara merupakan salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang melimpah.
“Salah satu di antaranya adalah energi alternatif dari batu bara. Sekarang teknologinya itu sudah canggih, di mana batu bara yang kalori rendah itu bisa menghasilkan gas maupun minyak,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dia mengatakan, meningkatnya ketegangan geopolitik global membuat setiap negara perlu memastikan ketersediaan energi di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mencari sumber energi alternatif yang dapat memanfaatkan sumber daya domestik.
Ketua umum Golkar itu menyebut, teknologi untuk mengolah batu bara menjadi gas maupun minyak telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Cina. Menurutnya, pemerintah juga telah menerima tawaran dari sejumlah perusahaan terkait kerja sama teknologi pengolahan batu bara.
Oleh karena itu, Kementerian ESDM segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo tersebut, khususnya dalam konteks optimalisasi sumber daya domestik untuk memperkuat ketahanan energi.
“Tujuannya agar kita tidak impor sehingga devisa kita bisa ada di dalam negeri,” ucap Bahlil.
Truk membawa batu bara di tambang milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim , Sumatra Selatan. Bisnis/Abdurachman
Tantangan Keekonomian
Secara teknologi, rencana tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Konversi batu bara menjadi bahan bakar cair telah lama dikenal sebagai coal-to-liquid (CTL).
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan, teknologi untuk mengubah batu bara menjadi gasoline atau bensin telah tersedia. Salah satu negara yang telah mengembangkan teknologi tersebut adalah Afrika Selatan melalui perusahaan Sasol Ltd.
Menurut Sudirman, proses CTL pada dasarnya memiliki tahapan yang serupa dengan teknologi pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang selama ini juga didorong pemerintah sebagai substitusi LPG impor.
Pada tahap awal, gasifikasi batu bara menjadi synthetic gas (syngas). Dalam proses tersebut, batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada temperatur dan tekanan tinggi sehingga menghasilkan gas sintesis yang terdiri dari karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H2).
Syngas kemudian diproses lebih lanjut menjadi metanol. Dari metanol tersebut, proses konversi dapat diarahkan untuk menghasilkan sejumlah produk, termasuk DME maupun gasoline alias bensin.
Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam rencana produksi bensin dari batu bara bukan semata-mata terletak pada ketersediaan teknologi. Sudirman menilai aspek keekonomian menjadi tantangan utama pengembangan CTL di Indonesia.
“Permasalahan utamanya bukan mengenai teknologi. Namun, lebih kepada keekonomian,” ucap Sudirman kepada Bisnis.
Dia menuturkan, teknologi tersebut membutuhkan investasi awal atau capital expenditure (capex) yang besar. Selain itu, biaya operasionalnya juga relatif tinggi.
Kondisi itu berpotensi membuat proyek CTL sulit menarik minat investor swasta apabila tidak terdapat dukungan kebijakan maupun kepastian keekonomian proyek.
Sudirman mencontohkan, rencana pengembangan DME dari batu bara yang sebelumnya juga menghadapi persoalan serupa. Air Products, perusahaan asal Amerika Serikat (AS), pada akhirnya mundur dari rencana pengembangan proyek DME batu bara di Indonesia, antara lain karena pertimbangan keekonomian.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa keberadaan teknologi dan ketersediaan bahan baku belum otomatis membuat proyek hilirisasi batu bara layak secara komersial.
“Proses ini akan memerlukan biaya modal maupun biaya operasional yang cukup besar yang mungkin saat ini tidak akan banyak pihak swasta yang berani untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya untuk proses pembuatan bensin dari batu bara ini,” jelas Sudirman.
Dia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema pembiayaan apabila benar-benar ingin merealisasikan proyek tersebut. Salah satu opsi yang dapat digunakan adalah melibatkan Danantara bersama badan usaha milik negara (BUMN), baik perusahaan tambang batu bara maupun perusahaan energi.
Sudirman menyebut, PT Bukit Asam Tbk. sebagai salah satu BUMN produsen batu bara yang dapat dilibatkan, bersama PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi. Menurutnya, proyek pemerintah dapat menjadi tahap awal untuk membuktikan kelayakan teknologi sekaligus keekonomian CTL di Indonesia.
“Jika proyek pemerintah ini berjalan dengan sukses dan feasible secara keekonomian, bukan tidak mungkin akan diikuti juga oleh pihak-pihak lain [swasta] untuk menanamkan investasinya di proyek ini,” tutur Sudirman.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar. Dia berpendapat, secara teknis rencana produksi bensin dari batu bara cukup realistis. Teknologi gasifikasi dan konversi batu bara menjadi bahan bakar cair telah tersedia sehingga CTL bukan teknologi baru.
Namun, persoalan komersial masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut Bisman, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum masuk ke tahap pembangunan fasilitas berskala besar.
Kajian tersebut setidaknya perlu mencakup pilot project dan feasibility study (FS) untuk membuktikan efisiensi proses sekaligus memastikan kualitas produk yang dihasilkan.
“Aspek keekonomiannya ini yang memang belum teruji. Masalah terbesar CTL itu soal investasi awal dan biaya produksi yang tinggi,” kata Bisman.
Dia mengingatkan, apabila bensin hasil CTL membutuhkan biaya produksi lebih tinggi dibandingkan BBM berbasis minyak, proyek tersebut akan menghadapi tantangan untuk berjalan secara komersial tanpa intervensi pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, proyek CTL kemungkinan membutuhkan kombinasi dukungan kebijakan, insentif, dan kepastian offtaker agar investasi dapat berjalan.
Bisman mengatakan, sumber pendanaan dapat berasal dari sejumlah skema, mulai dari Danantara, investasi BUMN dan perusahaan tambang, investor swasta, hingga kerja sama dengan mitra teknologi asing.
“Yang mungkin membiayai itu bisa lewat Danantara atau kombinasi investasi BUMN, perusahaan tambang, investor swasta, dan mitra teknologi asing,” kata Bisman.
Dia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan proyek CTL ekonomis.
“Oleh karena itu lebih baik ada pilot project dulu, serta studi keekonomian yang transparan. Jangan sampai jalan, tapi enggak ekonomis karena ini investasinya besar,” ucap Bisman.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar. Dia berpendapat, secara teknis rencana produksi bensin dari batu bara cukup realistis. Teknologi gasifikasi dan konversi batu bara menjadi bahan bakar cair telah tersedia sehingga CTL bukan teknologi baru.
Namun, persoalan komersial masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut Bisman, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum masuk ke tahap pembangunan fasilitas berskala besar.
Kajian tersebut setidaknya perlu mencakup pilot project dan feasibility study (FS) untuk membuktikan efisiensi proses sekaligus memastikan kualitas produk yang dihasilkan.
“Aspek keekonomiannya ini yang memang belum teruji. Masalah terbesar CTL itu soal investasi awal dan biaya produksi yang tinggi,” kata Bisman.
Dia mengingatkan, apabila bensin hasil CTL membutuhkan biaya produksi lebih tinggi dibandingkan BBM berbasis minyak, proyek tersebut akan menghadapi tantangan untuk berjalan secara komersial tanpa intervensi pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, proyek CTL kemungkinan membutuhkan kombinasi dukungan kebijakan, insentif, dan kepastian offtaker agar investasi dapat berjalan.
Bisman mengatakan, sumber pendanaan dapat berasal dari sejumlah skema, mulai dari Danantara, investasi BUMN dan perusahaan tambang, investor swasta, hingga kerja sama dengan mitra teknologi asing.
“Yang mungkin membiayai itu bisa lewat Danantara atau kombinasi investasi BUMN, perusahaan tambang, investor swasta, dan mitra teknologi asing,” kata Bisman.
Dia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan proyek CTL ekonomis.
“Oleh karena itu lebih baik ada pilot project dulu, serta studi keekonomian yang transparan. Jangan sampai jalan, tapi enggak ekonomis karena ini investasinya besar,” ucap Bisman.
