Acara tersebut dihadiri sejumlah aktor penting di industri minerba seperti Bambang Patijay – Ketua Komisi XII DPR RI, Ir Irwandy Arif – Chairman Indonesia Mining Institute, Gita Mahyarani – Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Ahmad Kharis – Wakil Ketua Umum ASPINDO .
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak Indonesia (IMA), Ezra Sibarani dalam Mining Forum 2026 mengungkapkan sejumlah perkembangan industri tambang Tanah Air. Salah satu yang menjadi sorotan pelaku usaha tambang saat ini adalah pemangkasan target produksi komoditas minerba dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
RKAB 2026 menetapkan produksi batubara di targetkan 600 juta ton dari target 2025 sebesar 790 ton, sementara produksi nikel di targetkan 260 – 270 juta ton jauh dari RKAB 2025 sebesar 390 juta ton.
Pemangkasan produksi batubara cukup menjadi shock penambang karena penurunannya cukup besar dengan kriteria penetapannya tidak diketahui. Di sisi lain penambangan sudah mempersiapkan investasi untuk memaksimalkan produksi dan terkait dengan komitmen dengan pelanggan sehingga RKAB 2026 akan mengganggu target dan menyebabkan kerugian.
Sementara Chairman Indonesia Mining Institute, Irwandy Arif mengatakan bahwa industri pertambangan menghadapi sejumlah sentimen termasuk perjanjian dagang RI – AS dan Uni Eropa terkait mineral kritis, kewajiban Paspor Nikel, siklus penurunan harga. Selain itu kebijakan yang mendadak tentang kuota RKAB hingga dampak peran AS – Iran.
Irwandy Arif menilai sektor minerba menghadapi tekanan jangka pendek dan menengah sehingga diperlukan kebijakan untuk mendorong penguatan struktural dan transparasi jika tidak maka sektor tambang menghadapi fase transisi menuju krisis.
Senada dengan IMA, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Indonesia (APBI), Gita Mahyarani juga mengatakan ketidakjelasan kebijakan RKAB 2026 sudah berlangsung 1 bulan. Dimana penambang tidak mendapatkan kepastian kuota produksi dan pemotongan kuota anggota APBI mencapai 40 – 80% tanpa penjelasan dan alasan pemangkasan.
Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Sudirman Widhy mengatakan pemangkasan kuota produksi dalam RLAB 2026 sangat mengganggu terhadap perencanaan tambang jangka panjang. Hal ini penting karena terkait produksi dan kemampuan keuangan tambang yang bisa berimbas dengan PHK pekerja tambang.
Terkait RKAB 2026, Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Siti Sumilah Rita Susilawati yang mewakili Dirjen Minerba ESDM. Tri Winarno mengatakan bahwan RKAB 2026 bukan pembatasan produksi namun penataan / penyesuaian produksi. Dimana kebijakan ini terkait 3 hal yakni adanya ketidakseimbangan supply dan demand yang menekankan harga utamanya nikel, menjaga stabilitas harga dan menjaga jumlah cadangan minerba RI.
Sementara Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Kemenko Bidang Perekonomian, Herry Permana yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi mengatakan bahwa kebijakan RKAB 2026 terkait ketahanan energi dan hilirisasi RI.
