Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menyatakan bahwa kontrak pengadaan batu bara PT PLN (Persero) sebesar 134 juta ton belum menjamin keamanan stok pembangkit, menyusul lambatnya persetujuan RKAB 2026, Selasa (23/6/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen menilai kontrak tersebut sebatas komitmen tertulis, padahal pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan pasokan rutin. Pemangkasan kuota produksi nasional hingga 25 persen menjadi sekitar 600 juta ton memperparah ketidakpastian pengiriman.
“Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara [untuk pasar domestik] DMO juga terganggu,” kata Ardhi ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).
Ardhi menambahkan bahwa penambang baru mendapatkan persetujuan RKAB di pertengahan kuartal I-2026 yang membuat alokasi pasokan kian tidak menentu.
“Ada ketidakpastian dari pemerintah terkait dengan alokasi produksi batu bara selama semester I-2026, sehingga berapa alokasi dan pengiriman batubara DMO yang harus disiapkan pemegang IUP pun menjadi tidak menentu,” tegas Ardhi.
Meski regulasi DMO dan denda diatur ketat, PERHAPI menekankan hambatan utama berada pada kejelasan volume produksi reguler.
“[Hal] yang menjadi permasalahan justru kepastian berapa produksi batu bara yang akan diberikan kepada IUP tersebut,” ujar Ardhi.
Merespons situasi rantai pasok tersebut, Kementerian ESDM sempat menahan izin ekspor beberapa perusahaan untuk dialihkan langsung demi mengamankan kebutuhan PLTU milik PLN serta produsen swasta (IPP).
“Enggak ada juga. Kemarin kan kita tahan. Kita ada beberapa yang mau penjualan luar negeri sudah kita tahan, kita alihkan ke PLN. Jadi sebetulnya supply chain saja yang mesti diperbaiki,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno di Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/6/2026) petang.
Tri menjelaskan total kebutuhan domestik mencapai 152-154 juta ton, di mana Ditjen Minerba telah menginstruksikan pemenuhan pasokan hingga 180 juta ton. Mengenai gangguan di PLTU Cilacap 1 dan 4, pihaknya memastikan hal itu merupakan bagian dari pemeliharaan rutin.
“PLTU itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, insyaallah sudah tidak ada masalah kira-kira. Sebenarnya maintenance sih,” kata Tri yang juga menjabat Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
Di sisi lain, manajemen PLN mengonfirmasi bahwa korporasi telah memperluas komitmen pasokan hingga mencapai 163 juta ton batu bara demi mengamankan kebutuhan operasional sepanjang tahun ini.
“Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta. From awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026],” kata Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Kepastian pasokan pada tahap awal tersebut diperoleh PLN dari delapan produsen besar, termasuk PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Indominco Harapan Mandiri, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
