Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menegaskan, bahwa dugaan penyelewengan dalam kegiatan pertambangan harus ditangani melalui proses hukum.
Rizal mengatakan persoalan Arif Kurniawan sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penegakan hukum harus menjadi prioritas agar tidak ada penyimpangan yang dibiarkan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Soal Arif Kurniawan dan penyelewengannya tentu ada aparat penegak hukum yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan kalau bersalah tentu dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku,” ujar Rizal kepada Inilah.com, Rabu (18/11/2026).
Regulasi Tambang Dinilai Sudah Memadai
Rizal menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki cukup banyak perangkat regulasi untuk mengatur tata kelola pertambangan.
Aturan tersebut diterbitkan melalui sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Kehutanan.
Namun, banyaknya regulasi tidak otomatis menjamin praktik pertambangan berjalan sesuai ketentuan. Persoalan justru muncul ketika aturan tidak dijalankan secara konsisten, pengawasan tidak efektif, atau terdapat pihak yang mencoba memanfaatkan celah administrasi dan perizinan.
“Aturan main yang dikeluarkan oleh Pemerintah lewat kementerian terkait seperti ESDM, LH, Kehutanan, dan lain-lain sudah cukup banyak untuk mengatur tata kelola pertambangan yang baik,” katanya.
Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti. Rizal menegaskan pembenahan tata kelola pertambangan tidak cukup berhenti pada penerbitan regulasi, tetapi harus disertai pengawasan dan penindakan yang tegas.
“Kalau ada penyimpangan tentu harus diluruskan dan hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
Dugaan Permainan Izin Tambang Jadi Sorotan
Arif Kurniawan diduga merupakan pemilik manfaat dari enam perusahaan tambang yang masuk dalam penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung), yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), serta PT HJ.
Keenam perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama pihak berinisial LEI. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar mengungkapkan, lima perusahaan dalam kelompok tersebut memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas sekitar 4.198 hektare.
Penyidik juga mendalami dugaan persoalan perizinan, termasuk aktivitas perusahaan yang masa berlaku IUP-nya telah berakhir. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan PT BSJ dan PT KAA tetap memperoleh penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali meskipun masa berlaku izin pertambangannya telah berakhir pada 2015.
Selain persoalan izin, Kejagung turut mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah administrasi pertambangan, termasuk manipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dalam perkembangan penyidikan, sebanyak 38 saksi telah diperiksa untuk mengusut perkara yang berlangsung pada periode 2013–2025.
Pembenahan Pengawasan Jadi Pekerjaan Rumah
Di tengah mencuatnya kasus tersebut, Rizal menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengelolaan pertambangan, khususnya pada aspek legalitas, pengawasan, dan penindakan.
Menurutnya, perubahan sistem harus terus dilakukan agar celah penyimpangan dalam proses perizinan maupun operasional tambang dapat ditekan.
“Pembenahan terus dilakukan dengan perubahan sistem baik legalitas, pengawasan dan penindakan terutama di Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba khususnya,” ungkap Rizal.
Sumber : https://www.inilah.com/arif-kurniawan-kabur-ke-luar-negeri-perhapi-desak-penegakan-hukum-tambang