Respons Target 70 Persen Prabowo, PERHAPI Sebut Setoran Tambang ke Negara Sudah 3 Kali Laba

Respons Target 70 Persen Prabowo, PERHAPI Sebut Setoran Tambang ke Negara Sudah 3 Kali Laba

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara bisa menikmati minimal 70 persen hasil pertambangan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia, memunculkan pertanyaan terkait skema bagi hasil.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menyatakan, pemerintah sebenarnya sudah memperoleh penerimaan cukup besar dari sektor pertambangan, melalui berbagai pungutan baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono mengatakan, pihaknya masih mempelajari maksud dari pernyataan Presiden Prabowo itu. Diharapkan, pemerintah segera memberikan penjelasan lebih terperinci, agar pelaku industri memahami skema yang akan diterapkan.

“Untuk sementara ini kami masih mencermati lebih lanjut apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden Prabowo terkait keinginan beliau agar 70 persen hasil dari sektor pertambangan masuk ke dalam kas negara,” kata Sudirman kepada Inilah.com, Senin (16/11/2026).

“Kita tentunya masih harus menunggu penjelasan detail dari Kementerian ESDM terkait hal ini,” lanjut dia.

Sudirman menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah telah memperoleh penerimaan dari sektor pertambangan melalui sejumlah instrumen perpajakan dan PNBP.

Untuk pajak, perusahaan pertambangan dikenakan berbagai pungutan, mulai dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 19, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat 2, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara dari sisi PNBP, penerimaan negara berasal dari iuran tetap atau dead rent, royalti atau pungutan hasil produksi, iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, serta bagi hasil keuntungan untuk pemerintah pusat sebesar 4 persen dari laba bersih.

Menurut Sudirman, besarnya penerimaan dari berbagai pungutan tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai porsi hasil tambang yang harus dinikmati negara.

Penerimaan Negara Bisa 3 Kali Cuan Perusahaan Tambang

Dalam sebuah Forum Dialog Pertambangan yang pernah diselenggarakan salah satu media televisi nasional, dia sempat memaparkan perbandingan penerimaan negara dengan keuntungan perusahaan tambang batu bara.

Disebutkan bahwa total penerimaan negara dari industri batu bara, bisa mencapai 32 persen dari total penjualan (revenue). Angka itu terdiri atas PNBP sebesar 26 persen, ditambah pajak yang tarifnya sekitar 6 persen.

Di sisi lain, keuntungan atau cuan perusahaan tambang batu bara, kurang dari 10 persen dari total penjualan. Kesimpulannya, penerimaan negara diperkirakan lebih dari 3 kali lipat keuntungan perusahaan.

“Artinya sebenarnya total penerimaan negara dari penjualan hasil industri pertambangan batu bara tersebut sudah sekitar tiga kali lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut,” tegasnya.

Adapun untuk sektor pertambangan mineral, Sudirman mengaku belum memperoleh data terperinci mengenai perbandingan penerimaan negara dan keuntungan perusahaan. Namun, ia memperkirakan komposisinya bisa saja tidak jauh berbeda dengan industri batu bara.

Menunggu Kejelasan Skema 70 Persen

Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia agar merumuskan skema khusus agar negara menikmati minimal 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP yang dikeluarkan. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Prabowo juga membuka kemungkinan negara mengambil alih saham perusahaan tambang jika diperlukan. Meski demikian, investor tetap diberi ruang untuk menanamkan modal dan memperoleh pengembalian investasi sebelum keuntungan mayoritas menjadi hak bangsa Indonesia.

Sumber : https://www.inilah.com/respons-target-70-persen-prabowo-perhapi-sebut-setoran-tambang-sudah-3-kali-laba