JAKARTA, — Di tengah gempuran kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), Asosiasi Perusahaan Batubara dan Energi Indonesia (ASPEBINDO) bersama Energy Hub menggelar diskusi strategis untuk merumuskan keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlangsungan dunia usaha. Rabu (29/7/2026) di Kuningan, Jakarta Selatan, forum bertajuk “Optimalisasi DHE SDA untuk Penguatan Industri Nasional: Menjaga Devisa, Likuiditas Usaha, dan Keberlanjutan Rantai Pasok” ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyuarakan aspirasi.
Salah satu pembicara yang menyoroti isu fundamental dalam diskusi tersebut adalah Catur Gunadi, S.T., M.T. , selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Dalam pandangannya, Catur menekankan bahwa negara memang harus hadir untuk mengontrol dan mengatur sektor pertambangan. Namun, kontrol tersebut tidak boleh menjadi bumerang yang justru mengancam keberlanjutan industri.
“Kita ini sadar atau tidak, ada kekuatan transnasional kapital dan transnasional teknologi yang sangat besar, terutama kapital. Akhirnya, hal-hal terkait sumber daya alam ini seharusnya kita sadari bahwa kita terkungkung pada suatu zona sebagai negara penyedia bahan mentah,” ujar Catur di hadapan para peserta.
Ia melanjutkan, “Atau kita ini dipatok sebagai negara yang menjadi jangkar swadaya alam saja, tanpa beranjak kepada step berikutnya sebagai produsen produk-produk teknologi maju. Belum sampai sana kita. Hilirisasi untuk ke sana, tapi belum sampai sana, masih jauh sekali. Belum sehilir-hilirnya.”
Pernyataan ini menyiratkan keprihatinan bahwa kebijakan yang ada, meskipun bertujuan baik untuk menjaga devisa, berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok bahan mentah, alih-alih mendorong lompatan menuju industri bernilai tambah tinggi.
Di Antara Kontrol dan Insentif
Catur Gunadi menegaskan bahwa PERHAPI tidak menolak peran negara. “Saya setuju bahwa negara perlu mengontrol dan mengatur, pasti. Tentu pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan industri ini. Instrumen pemerintah memang harus dipakai. Jangan sampai kontrol yang dilakukan malah membuat industri tidak bisa berjalan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir dari setiap kebijakan adalah memastikan sektor pertambangan dan energi tetap hidup dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. “Harapannya ya harus ada keseimbangan. Ada insentif, apa yang kita berikan, segala macam. Jangan kontrol yang berlebihan, agar dipastikan keberlanjutan industri ini masih bisa berjalan,” imbuhnya.
