Ternate – istanafm.com. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman, menyoroti tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian perusahaan pertambangan. Ketiganya meliputi perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Abdul Karim menyampaikan hal tersebut saat membuka Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) serta Penanggung Jawab Operasional (PJO) Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, Senin, 16 November 2026.
Menurut Abdul Karim, persoalan lingkungan masih menjadi isu yang kerap dihadapi Maluku Utara sebagai salah satu daerah penghasil tambang. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan operasional, tetapi juga harus mampu menjelaskan dan menangani dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.
“Kami mungkin menambahkan ada tiga isu penting yang menjadi wacana di umum kita. Yang pertama yaitu lingkungan, kemudian sosial, dan optimalisasi pendapatan daerah. Saya kira ini penting untuk kami sampaikan karena melalui forum ini,” ujarnya.
Ia menegaskan para ahli pertambangan, khususnya KTT dan PJO, dapat berperan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemilik perusahaan atau owner. Menurut dia, isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya dirasakan langsung di sejumlah wilayah Maluku Utara.
Selain lingkungan, Abdul Karim menyoroti tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional. Ia menilai pembangunan di kawasan pertambangan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pemerataan akses pelayanan dan pembangunan.
Ia menyebut pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen Blue Green sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan untuk mendorong keterlibatan perusahaan dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan tambang.
Abdul Karim mencontohkan kondisi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Menurut dia, kedua daerah tersebut menjadi wilayah penghasil tambang, tetapi sebagian masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan pemerintah.
“Ini menjadi ironi bagi kami. Daerah sebagai penghasil pertambangan, tetapi masyarakat yang tinggal di sana masih sulit menjangkau apa yang disebut dengan akses pelayanan pemerintah,” katanya.
Ia berharap forum profesi pertambangan dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mendorong pembangunan pertambangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Abdul Karim juga mengapresiasi Pengurus Daerah PERHAPI Maluku Utara yang telah menginisiasi penyelenggaraan forum KTT dan PJO. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari cita-cita yang telah diperjuangkan sejak sekitar dua dekade lalu.
Ia berharap Temu Profesi Tahunan PERHAPI XXXV tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Tiga isu yang disampaikan pemerintah daerah, yakni lingkungan, sosial, dan optimalisasi pendapatan daerah, diharapkan menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut.
“Pertemuan ini bukan hanya sekadar pertemuan seremoni belaka. Tiga hal yang telah kami kemukakan sebagai isu aktual di Maluku Utara itu saya kira bisa menjadi bahan diskusi setelah pembukaan ini,” ujarnya. (Rifal)




