Bloomberg Technoz, Jakarta – Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai permasalahan utama sulit dipenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) turut dipicu spesifikasi batu bara yang diproduksi masing-masing penambang.
“Permasalahan utama adalah bahwa tidak semua perusahaan tambang batu bara di Indonesia memproduksi atau memiliki deposit dengan spesifikasi yang diperlukan oleh PLN yaitu batu bara kalori sedang atau medium,” ungkap Sudirman saat dihubungi, Senin (22/6/2028).
Menurut Perhapi, banyak perusahaan tambang batu bara yang hanya memproduksi batu bara tipe kalori rendah yang tidak memenuhi spesifikasi batu bara yang dibutuhkan PLN.
Hal ini disebabkan karena di wilayah konsesi tambang mereka atau izin usaha pertambangan (IUP) hanya terdapat deposit jenis kalori rendah.
“Artinya, untuk perusahaan-perusahaan tambang tersebut, mereka tidak bisa menyuplai batu bara hasil produksinya ke PLN melainkan harus dijual ke pembeli lain yang kebutuhan batu baranya sesuai dengan spesifikasi batu bara yang diproduksi tambang-tambang tersebut,” terangnya.
Keengganan Penambang
Di sisi lain, perusahaan tambang yang memang memiliki deposit batu bara kalori sedang menurut Perhapi telah memenuhi wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).
“Mereka rata-rata sudah menyuplai 25% hingga 30% dari total produksi mereka ke PLN sesuai dengan penugasan pemerintah,” katanya.
Namun, para pengusaha enggan jika diminta untuk menambah volume pasokan di luar kewajiban tersebut.
Pemicu utamanya adalah harga patokan DMO dari pemerintah yang dinilai terlampau rendah, yakni masih senilai US$70 per ton dengan basis batasan energi 6.322 kilokalori per kilogram gross as received (kkal/kg GAR).
Sudirman membeberkan harga DMO tersebut bahkan sudah tidak mampu lagi menutup biaya operasional tambang saat ini.
Kondisi ini diperparah oleh kondisi nisbah kupas atau stripping ratio (SR) yang telah berada pada kisaran 10%—12%.
“Belum lagi kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak, kenaikan harga suku cadang, dan komponen lainnya,” tambah Sudirman.
Melihat kondisi tersebut, Sudirman menilai wajar jika para produsen batu bara kalori sedang lebih memilih melepas sisa produksi mereka ke pasar komersial non-PLN demi menjaga keberlangsungan bisnis.
“Mereka tentunya memilih untuk menjual batu bara produksinya ke pembeli lain, baik untuk kebutuhan domestik nonpembangkit maupun pasar ekspor, dengan harga pasar yang dapat memberikan margin keuntungan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa saat ini terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah atau 5.200 kkal/kg GAR untuk pasokan PLN.
“Untuk sampai dengan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan makin hari kan makin rendah. Ini yang kita lagi cari solusinya,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Meski begitu, Bahlil memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan menjamin tidak akan terjadi pemadaman listrik.
“Insyaallah enggak [pemadaman], ya” ujar Bahlil.
Dia juga memastikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik sebagian besar telah diamankan. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton.
Dari jumlah tersebut, PLN telah mengikat kontrak pasokan sebanyak 134 juta ton.
“Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum. Jadi secara overall tidak ada masalah,” katanya.
