Terancam Tutup, Smelter Nikel Diminta Bebas dari Pajak GMT
Maret 20, 2025
Mineral Kritis Jadi Alat Tawar Indonesia dengan AS, PERHAPI Bilang Begini
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan komoditas mineral kritis sebagai daya tawar ke Amerika Serikat (AS) di tengah perang dagang saat ini.
Menurut Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy langkah ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasokan beberapa komoditas tambang mineral kritis ke AS yang sebelumnya dipasok dari negara-negara lain misalnya China.
“Dan hal ini juga bisa dijadikan bargaining atau daya-tawar bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan dalam angka tarif resiprokal AS,” ungkap Sudirman, Senin (21/04).
Seperti diketahui komoditas mineral kritis memiliki peran strategis di berbagai sektor industri dunia, termasuk energi terbarukan, pertahanan, kesehatan, hingga manufaktur.
Di dalam KepMen ESDM No.296.K/MB.01/MEM.B/2023, disebutkan ada 47 jenis komoditas Mineral Kritis. Dan pada bulan November tahun 2024 lalu, dalam event 24th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) di Bali, telah didiskusikan antara KESDM RI dengan Kementerian-kementerian yang menangani Mineral Resources di negara-negara ASEAN, mengenai pemetaan jenis-jenis mineral kritis melalui AMIS (ASEAN Mineral Information System).
“Di Indonesia sendiri, beberapa komoditas mineral kritis sudah diproduksi secara massif seperti nikel dan tembaga. Kedua jenis komoditas mineral kritis ini sangat diperlukan untuk industri teknologi tinggi, mulai dari pembuatan kendaraan listrik hingga infrastruktur digital,” jelasnya.
Peluang untuk memasok 2 jenis komoditas mineral kritis tersebut ke negara AS menurut Widhy tentunya sangat menarik mengingat volume produksinya dari Indonesia cukup besar.
“Namun kami berpendapat sebaiknya kedua komoditas tersebut harus dilakukan hilirisasi terlebih dahulu di dalam negeri agar mendapatkan nilai tambah yang signifikan,” tambahnya.
Indonesia Masih Terkendala Eksplorasi Mineral Kritis
Namun demikian, Sudirman mengakui Indonesia masih terkendala dari minimnya data terkait jumlah cadangan mineral-mineral krits yang pasti.
“Ini mengingat aktivitas eksplorasi yang dilakukan di negara kita sepanjang kurun 20 tahun terakhir sangat sedikit,” ungkap dia.
Kendala datang dari adanya adanya hambatan regulasi yang masih kerap disampaikan oleh para pengusaha tambang terhadap sedikitnya kegiatan eksplorasi pertambangan.
“Seperti misalnya masih adanya tumpang tindih regulasi antara beberapa sektor yang menyebabkan sulit dan lambatnya proses perizinan,” jelas dia.
Lebih jauh, Sudirman mengharapkan pemerintah dapat membantu mencarikan solusi yang fair atas permasalahan ini, mengingat tanpa adanya upaya kegiatan eksplorasi yang lebih detail, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa besar jumlah cadangan mineral yang lebih pasti.
“Tanpa adanya data cadangan mineral yang lebih pasti, maka akan sulit bagi para pengusaha untuk mengajukan izin usaha pertambangan karena mereka harus membuat feasibility study-nya terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan usaha tambang komoditas mineral tsb sebelum memulai sebuah kegiatan pertambangan,” jelasnya.
Jika hal ini berlanjut, Sudirman menyebut hal ini akan membuat kerugian bagi negara Indonesia karena akan kehilangan kesempatan untuk dapat mengelola sumber daya alam atau dalam hal ini komoditas tambang mineral yang dimiliki.
BERITA LAINNYA
