PLN Bantah Terjadi Blackout Jawa

PLN Bantah Terjadi Blackout Jawa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) membantah kabar yang menyebut telah terjadi blackout atau padam listrik total pada sistem kelistrikan Jawa. PLN memastikan sistem kelistrikan saat ini masih beroperasi dan terkendali meski terjadi gangguan di sejumlah wilayah.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan gangguan yang terjadi hanya berupa kendala operasional yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik di beberapa daerah.

“Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi,” ujar Gregorius dalam keterangannya kepada Republika, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, PLN terus berupaya menjaga keandalan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kepada pelanggan tetap terjaga. Perseroan juga terus melakukan langkah-langkah penanganan untuk meminimalkan dampak gangguan yang terjadi.

Belakangan, masyarakat di sejumlah wilayah melaporkan adanya pemadaman listrik dengan durasi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya blackout pada sistem kelistrikan Jawa.

Namun, PLN memastikan sistem kelistrikan Jawa tetap beroperasi normal dan berada dalam kondisi terkendali. Perseroan juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga membantah kabar yang mengaitkan gangguan listrik dengan menipisnya stok batu bara untuk pembangkit listrik. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan gangguan yang terjadi disebabkan faktor teknis, bukan karena pasokan batu bara.

Senada, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono memastikan stok dan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik masih aman. Menurut dia, pasokan batu bara bagi PLN tetap berjalan sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

PLN mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi melalui kanal komunikasi resmi perusahaan maupun unit PLN setempat agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah tidak disebabkan oleh persoalan stok maupun pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut Sudirman, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) serta penugasan yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada perusahaan tambang telah menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi PT PLN (Persero).

“Sesuai laporan yang kami terima, seharusnya tidak ada masalah dengan stok batu bara,” ujar Sudirman saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Sudirman menyebut kewajiban pasokan DMO dan penugasan yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara seharusnya sudah menjamin tersedianya pasokan untuk PLN. Dia menyampaikan Perhapi juga telah melakukan pengecekan kepada sejumlah perusahaan tambang batu bara.

“Hal ini juga sudah kami cek ke beberapa perusahaan tambang batu bara yang menyatakan jika pasokan batu bara dari lokasi tambang mereka masih terus berlangsung guna memenuhi kewajiban DMO,” ucap Sudirman.

Dengan kondisi tersebut, Sudirman menilai penyebab pemadaman listrik kemungkinan berasal dari faktor lain di luar ketersediaan bahan bakar pembangkit.
“Jadi kemungkinan penyebab terjadinya pemadaman listrik tersebut bukan berasal dari permasalahan stok atau pasokan batu bara, melainkan akibat dari permasalahan lain yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh PLN,” kata Sudirman.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah belakangan ini bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Menurut Fahmy, pasokan batu bara untuk PLN tetap terjamin melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

“Saya kira menurut saya pemadaman tadi bukan karena kekurangan batu bara. Tapi justru ini menunjukkan bahwa maintenance dari PLN itu mulai memburuk,” kata Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Fahmy menjelaskan pemerintah memang memiliki kebijakan mengurangi produksi batu bara untuk ekspor guna menjaga stabilitas harga global. Namun, kebijakan tersebut tidak memengaruhi pasokan batu bara untuk PLN.

“PLN sudah dapat jaminan melalui DMO yang terkait dengan 20 persen produksi itu harus disetor ke PLN dengan harga yang ditetapkan 70 dolar AS per metric ton,” uvap Fahmy.

Fahmy menilai meningkatnya frekuensi pemadaman justru menjadi indikasi menurunnya kualitas pemeliharaan sistem kelistrikan. Menurut dia, pada masa sebelumnya pemadaman relatif jarang terjadi karena proses perawatan berjalan lebih baik.

“Dulu sudah cukup baik, jarang sekali terjadi pemadaman. Nah sekarang jadi pemadaman di berbagai daerah dan bertahun-tahun sebelumnya juga. Maka saya menilai pemadaman itu indikasi buruknya maintenance dari PLN tadi,” lanjut dia.

Selain menyoroti penyebab pemadaman, Fahmy juga berpandangan pemerintah tidak akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dalam waktu dekat. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko mendorong inflasi, terutama setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

“Kalau TDL itu dinaikkan sudah pasti akan memicu inflasi, akan menurunkan daya beli dan ini membahayakan perekonomian Indonesia, bisa mencapai krisis,” ucapnya.

Ia justru mengusulkan pemerintah memberikan insentif tarif listrik bagi masyarakat kelas menengah. Hal ini bertujuan menjaga daya beli kelas menengah di tengah tekanan ekonomi.

“Jadi saya mengusulkan ada diskon misalnya 50 persen TDL untuk pelanggan kelas menengah 2.200 VA ke atas misalnya Itu dibiarkan insentif,” kata Fahmy.

Sumber : https://ekonomi.republika.co.id/berita/tgivtu502/pln-bantah-terjadi-blackout-jawa-part3

BERITA LAINNYA