Bisnis.com, JAKARTA – Rencana implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 menempatkan industri pertambangan pada fase adaptasi baru. Meski uji coba pemerintah menunjukkan hasil positif, pelaku usaha masih mengantisipasi dampak terhadap biaya perawatan alat berat, konsumsi bahan bakar, hingga produktivitas operasional.
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari alat berat pertambangan, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.
“Hasilnya [uji teknis B50] sangat menggembirakan sampai dengan hari ini. Kadar airnya untuk perbandingan dengan B40, B50 itu lebih sedikit dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan seperti alat berat, kereta api, serta beberapa kendaraan lain,” jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menambahkan, manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.
“Pada 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun,” ujar Dwi.
Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.
Antisipasi Tekanan Biaya Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menuturkan, pelaku usaha saat ini mencermati potensi tambahan biaya yang dapat muncul ketika porsi biodiesel kembali ditingkatkan menjadi B50.
Menurutnya, tekanan biaya operasional telah dirasakan industri sejak pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40.
“Kekhawatiran utama pelaku usaha lebih pada aspek operasional dan biaya,” kata Gita saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026).
Dia menjelaskan biaya bahan bakar menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Kegiatan tambang sangat bergantung pada alat berat yang beroperasi dalam durasi panjang, menghadapi beban kerja tinggi, dan beroperasi pada kondisi lapangan yang berat.
Akibatnya, perubahan karakteristik maupun harga bahan bakar akan langsung memengaruhi biaya produksi perusahaan tambang.
Gita memaparkan, dalam operasional pertambangan, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu pos biaya terbesar karena digunakan untuk menggerakkan berbagai alat berat, mulai dari ekskavator hingga truk angkut. Oleh karena itu, setiap kenaikan biaya bahan bakar berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan biaya produksi.
Sementara itu, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menyatakan siap mengikuti ketentuan implementasi B50. Corporate Communication ADRO Karina Novianti mengatakan, perusahaan akan tetap mengedepankan aspek operasional yang andal, keselamatan, dan efisiensi.
“Perusahaan juga akan memastikan kelancaran operasional dengan adanya program ini,” kata Karina.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy mengatakan, secara umum pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak guna mencapai kemandirian energi nasional melalui program B50.
