JAKARTA, Investortrust.id – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyusun standar ESG nikel Indonesia sejak pertengahan 2025 untuk memastikan praktik pertambangan dan pengolahan nikel nasional selaras dengan regulasi dalam negeri dan standar internasional, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar dunia.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Indonesia selama ini menjadi pemasok utama nikel global dalam bentuk ni-matte, ferro nickel atau nickel pig iron (NPI), serta mixed hydroxide precipitate (MHP). “Bahan baku tersebut berasal dari bijih nikel laterit yang diolah di dalam negeri sebelum dipasarkan sebagai produk setengah jadi,” kata Sudirman, dikutip Kamis (5/3/2026).
Seiring meningkatnya tuntutan pasar global, pembeli kini tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance (ESG). Aspek ini mencakup praktik pengelolaan lingkungan, perlindungan tenaga kerja dan masyarakat sekitar, hingga transparansi dan kepatuhan perusahaan.
“Perhapi merespons dinamika tersebut dengan menyusun standar ESG nikel Indonesia yang mengacu pada regulasi nasional dan dirujukkan dengan standar internasional,” kata Sudirman.
Dia mengatakan progres penyusunan meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir. “Penyusunan standar terus bergerak maju. Saat ini draft rinci untuk social chapter sudah rampung dan memasuki tahap review. Untuk environmental chapter, penyusunan detail sudah mencapai sekitar 50%, disusul oleh governance chapter,” jelas Sudirman.
Ketua Tim Pokja Penyusunan Standar ESG Industri Nikel Perhapi Tonny Gultom menjelaskan setelah setiap draf rinci chapter diselesaikan dan melalui proses review internal, tahapan berikutnya adalah forum froup discussion (FGD) dalam format konsultasi publik.
“Masukan dari para pemangku kepentingan mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, industri, hingga pihak yang relevan di rantai pasok akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan standar ESG nikel Indonesia,” ujar Tonny.
Ia menambahkan, setelah standar disahkan, Perhapi akan menyusun standar kompetensi bagi asesor agar implementasi di lapangan memiliki perangkat penilaian yang kredibel dan konsisten.
33 Chapter
Dalam perumusannya, standar ESG nikel Indonesia dirancang dalam 33 chapter yang terdiri dari 10 chapter lingkungan, 10 chapter sosial, dan 13 chapter tata kelola. Setiap chapter dilengkapi sub-chapter yang merinci persyaratan, indikator, serta dokumentasi pendukung agar dapat diimplementasikan secara operasional dan diaudit.
Perhapi menegaskan regulasi Indonesia menjadi tulang punggung penyusunan standar, kemudian dipadankan dengan sejumlah rujukan internasional, seperti Responsible Minerals Initiative–Responsible Minerals Assurance Process (RMI–RMAP), Nickel Mark, International Council on Mining and Metals (ICMM), International Finance Corporation Performance Standards (IFC-PS), dan Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan praktik ESG yang diakui secara luas di pasar global.
Perhapi bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Asosiasi Smelter Indonesia (FINI) untuk menjembatani perspektif pasar dan pembeli internasional. Organisasi ini juga menggandeng World Resources Institute (WRI) yang telah melakukan analisis kesenjangan regulasi dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian, terhadap standar internasional.
Perhapi pada pekan lalu, bersama mitra, seperti Prometindo dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menggelar pertemuan awal dengan Kementerian ESDM guna menyampaikan perkembangan dan kerangka penyusunan standar.
Dalam pertemuan tersebut, Perhapi memaparkan bahwa standar ini ditujukan sebagai pedoman berbasis regulasi nasional yang selaras dengan praktik terbaik internasional dan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja ESG industri nikel dari hulu hingga hilir.
Kementerian ESDM menyambut positif inisiatif tersebut dan mendorong agar proses penyusunan dilakukan secara inklusif melalui pelibatan pemangku kepentingan serta tetap selaras dengan kebijakan dan tata kelola sektor mineral dan batu bara yang berlaku.
