PERHAPI Ungkap Biang Kerok Ekspor Batu Bara Lesu
Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menilai penurunan kinerja ekspor batu bara pada Januari–April 2026 tak lepas dari […]
ekonomi.bisnis.com
PERHAPI Peringatkan Dampak Sistemik Pembatasan Nikel
Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan kuota produksi bijih nikel pada 2026 disebut berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional,
PERHAPI Minta Satgas Deregulasi Prabowo Libatkan Pelaku Industri Pertambangan
Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya
Kadin China Protes Kebijakan Tambang RI, APNI Desak Evaluasi Regulasi
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut buka suara soal surat keberatan yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Mineral, PERHAPI Soroti Beban Industri Tambang
Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menilai upaya pemerintah menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti mineral mulai dari tembaga,
Fondasi Tangguh Emas Hitam Menuju Swasembada Energi
Bisnis.com, PALEMBANG – Deru mesin lokomotif yang menarik gerbong Kereta Api Batu Bara Rangkaian Panjang (KA Babaranjang) menjadi pemandangan sehari-hari
Dilema Efektivitas Pembatasan Kuota Produksi Batu Bara
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diharapkan mengkaji lebih jauh efektivitas pembatasan kuota produksi batu bara 2026 dengan mempertimbangkan risiko penurunan penerimaan
PERHAPI Ingatkan Risiko Pemangkasan Produksi Imbas Peningkatan Impor Nikel Filipina
Bisnis.com, JAKARTA — Impor bijih nikel dari Filipina kian membanjiri pasar Indonesia pada 2025. Serbuan impor itu diproyeksi kian masif
Wacana Pemerintah Ambil Alih Agincourt (Martabe) Anak Usaha UNTR Dinilai Prematur, Ini Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono mengingatkan pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil keputusan
Ahli Tambang Kritisi Lambannya Persetujuan RKAB Berisiko Hambat Hilirisasi
Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah mengendalikan produksi mineral dan batu bara melalui mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)